Desak Moratorium Pemekaran Dicabut, PPKIB dan 7 CDPOB se-Jawa Barat Ancam Unjuk Rasa

unjuk-rasa
Ketua PPKIB Sukamto bersama anggota DPR RI Bambang Hermanto saat acara silaturahmi dan diskusi publik di Gedung Pertemuan MM Indramayu, kemarin. PPKIB mengancam unjuk rasa jika moratorium pemekeran tidak dicabut. Foto: Kholil Ibrahim/Radarcirebon.id
0 Komentar

INDRAMAYU, RADARCIREBON.ID –Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB) mengancam akan melakukan unjuk rasa mendesak agar moratorium pemekaran dicabut.

Ancaman unjuk rasa ini dilakukan, karena janji Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memfasilitasi audiensi bersama pimpinan DPR, DPD dan Mendagri tak kunjung ditepati.

Padahal rencana pertemuan itu sudah lama digagas. Berdasarkan hasil rapat kerja dan silaturahmi bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum pada akhir Februari lalu.

Baca Juga:Hadiri Nelayan Bersholawat, Bupati Indramayu: Bukti Kecintaan Kita pada Rasulullah SAWBacaleg Lolos Tes Kejiwaan, Ini Sejumlah Syarat Lain yang Wajib Dilengkapi

Tapi sampai pasca Lebaran, belum ada tanda-tanda pertemuan itu segera diwujudkan.

“Sampai sekarang belum ada kabar,” ucap Ketua PPKIB, Sukamto SH usai acara silaturahmi dan diskusi publik bersama anggota DPR RI, Bambang Hermanto di Gedung Pertemuan MM Indramayu, kemarin.

Lantaran itu, pihaknya bersama 7 perwakilan Forum Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) se-Jawa Barat (Jabar) akan kembali mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengontrog pimpinan DPR RI.

Ketujuh CDPOB itu adalah Presidium Garut Selatan, Tasikmalaya Selatan, Sukabumi Utara, Bogor Timur, Garut Utara, Forum Cianjur Selatan dan KPPK Bogor Barat.

Menurut Sukamto, audiensi dengan pimpinan DPR, DPD dan Mendagri tersebut dinilai penting. Agar perjuangan mewujudkan pemekaran daerah di tanah Pasundan segera disetujui pemerintah pusat.

“Sedianya dalam pertemuan nanti dengan pimpinan DPR RI, DPD maupun Mendagri, semua CDPOB dan Pemprov Jabar sepakat dan kompak menuntut pencabutan moratorium atau penghentian sementara pemekaran daerah,” tegasnya.

Opsi lainnya yaitu mendorong kebijakan moratorium pemekaran seca parsial agar dapat diterapkan di Jawa Barat. Seperti halnya dilakukan pemerintah pusat memekarkan Provinsi Papua.

Baca Juga:Beredar Jadwal dan Tahapan Pilwu Serentak, DPMD Kabupaten Cirebon: HOAX MURAH Banget, Tambah Daya Listrik Cuma Rp250 Ribu, PLN Beri Promo Harbelnas

Sukamto menambahkan, PPKIB bersama 7 CDPOB se-Jabar berencana mengadakan kegiatan lanjut. Apabila permintaan audiensi tidak ditanggapi oleh DPR-RI, DPD-RI dan Mendagri.

Yakni dengan melakukan unjuk rasa (unras) besar-besaran. Selain ke Senayan, unjuk rasa juga menyasar pendudukan ruas jalan Tol Cikampek, kearah Cipali dan Bandung.

0 Komentar