Aspek kewenangan, aspek prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan suatu lembaga, dinilai tidak ditempuh dengan baik secara organisasi. Sementara aspek kecermatan dan ketelitian administrasi atau tata kelola surat bahwa dalam press release itu dengan secara nyata dianggap ceroboh. Tidak cermat dan tidak hati-hati karena surat yang mengatasnamakan lembaga lazimnya mencantumkan nomor dan tanggal surat.
“Dalam press release itu sama sekali tidak ada nomor dan tanggal surat. Apakah ini sebuah lembaga resmi?” ujar Syaefudin dalam keterangan pers di DPD Golkar Indramayu, Selasa (21/07).
Syaefudin pun kembali menegaskan bahwa pelaksanaan Musda X DPD PG Indramayu pada tanggal 16 Juli 2020 sesuai dengan juklak DPP PG Nomor: JUKLAK-2/DPP/GOLKAR/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Musyawarah dan Rapat, perubahan atas Petunjuk Pelaksanaan Nomor: JUKLAK-5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tentang perubahan Juklak Nomor JUKLAK-4/DPP/GOLKAR/XII/2015 tentang Penyelenggaraan Musyawarah –PG di daerah dan Instruksi DPP tentang Instruksi Merencanakan, Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Musyawarah Daerah Partai Golkar tingkat Kabupaten/Kota.
“Jadi, press release DPD PG Jabar tersebut harus dianggap sebagai penyataan sikap pribadi. Bukan pernyataan sikap resmi DPD PG Jabar,” ujar Syaefudin.
Terkait surat pemecatan dari DPD Golkar Jawa Barat, imbas dari pelaksanaan Musda Golkar X, Syaefudin mengakui kalau ia dan pengurus lainnya belum menerima surat keputusan menyangkut pemecatan tersebut.
Ditegaskan, proses pemecatan seseorang di kepengurusan itu harus melalui mekanisme organisasi. Padahal sampai saat ini, imbuh dia, dirinya sama sekali tidak pernah dipanggil resmi terkait Musda X yang dianggap tidak sah.
“Terus terang sampai saat ini saya belum pernah menerima SK pemecatan saya dan pengurus lain. Saya justru tahu dipecat dari media sosial (medsos) dan dari WA. Itu sama artinya saya dipecat melalui medsos,” ujarnya. (jml/oet)
DPD Golkar Jabar Pecat Syaefudin
