JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi)
menyebut ada empat nama kandidat yang akan menjadi Kepala Otoritas Ibu Kota
Negara (IKN) yakni Bambang Brodjonegoro, Basuki Tjahaja Purnama (BTP atau
Ahok), Tumiyono, dan Abdullah Azwar Anas.
”Yang
namanya kandidat ya memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjo (Brodjonegoro,
red). Dua, Pak Ahok. Tiga, Pak Tumiyono. Empat, Pak Azwar Anas,” ujar Presiden
Jokowi menjawab pertanyaan wartawan terkait Otoritas IKN di Istana
Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3).
Lebih
lanjut, Presiden menjelaskan bahwa Otoritas Ibu Kota Negara ini akan segera
ditandatangani Peraturan Presiden (Perpres)-nya yang nanti di sana akan ada chief executive officer (CEO)-nya.
”CEO-nya sampai sekarang belum diputuskan. Dan akan segera diputuskan, Insya Allah
dalam minggu ini,” ujar Presiden.
Baca Juga:Pasien Suspect Corona di RSDH Cianjur Meninggal, Begini Klarifikasi KemenkesWajib Pajak Sambut Triple Untung
Sebagai
informasi secara urutan kandidat yang disebut Presiden adalah sebagai berikut
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP)
atau Ahok, CEO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyono, dan Bupati Banyuwangi
Abdullah Azwar Anas.
Sementara
itu Plt Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman
dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, nantinya akan ada skema bilateral
fund dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. “Memang nanti kita
akan set up (membentuk) dana spesifik untuk pembiayaan ibu kota baru ini,”
terangnya.
Seto
menuturkan, sudah ada beberapa pihak yang menyatakan minat untuk masuk dalam
skema pembiayaan tersebut. ”Ada dua atau tiga negara yang spesifik menyatakan
memang tertarik. Tapi tak usah disebut namanya,” imbuhnya.
Ia
mengungkapkan bilateral fund itu nantinya tidak spesifik diperuntukkan bagi
suatu negara. Pasalnya, pemerintah membuka opsi bagi institusi keuangan atau
pembiayaan internasional.
Pendanaan
lewat bilateral fund pun, lanjut Seto, akan punya wadah tersendiri di luar
Sovereign Wealth Fund (SWF) yang akan dibentuk pemerintah. ”Ya, mungkin nanti set up-nya sendiri,” ujarnya.
Sebelumnya,
berdasarkan data Kemenko Kemaritiman dan Investasi, pemerintah Indonesia
membuat pooling fund yang telah
diminati banyak lembaga investor internasional. Pooling fund berupa Sovereign Wealth Fund sudah diminati