Jabatan Kepala Desa Jangan Diperpanjang, Korupsi dan Regenerasi Jadi Alasannya

JAKARTA, RADARCIREBON.ID- Perpanjangan masa jabatan kepala desa menuai pro dan kontra, ada yang mendukung, tapi   tidak sedikit pula yang menolak.

Kata mereka yang menolak semakin lama jabatan kepala desa akan berdampak pada regenerasi desa yang terhambat. Selain itu yang paling manakutkan  adalah potensi korupsi yang bisa saja terjadi ketika jabatan kepala desa semakin panjang.

Bahkan, menurut catatan di KPK selama kurang lebih sembilan tahun, ada sebanyak 686 pejabat di tingkat pemerintah desa yang ditangkap KPK. Ini sangat mengerikan, Ketika jabatan kepala desa diperpanjang.

BACA JUGA : Jabatan Kades Bakal Diperpanjang, Berapa Gaji Tetap yang Diterimanya

Jadi, yang terpenting bukan masa jabatannya, tetapi bagaimana membangun mekanisme pengawasan yang ketat terhadap penggunanan dana desa(DD).

Dan, soal perpanjangan jabatan kapala desa secara subtansi merusak demokrasi, sebab jabatan publik yang dipilih rakyat dalam demokrasi harus bergantian dalam enam tahun.

Tidak bisa membayangka jika jabatan kades di tambah menjadi sembilan  tahun, pasal 39 Undang-undang  No 6 tahun 2014, tentang Desa disebutkan kepala desa dapat ikut selama tiga periode berturut-turut  atau tidak berturut-turut. Artinya jika sembilan tahun  berarti kepala desa bisa menjabat sampai 27 tahun.

“Tidak kebayang bagimana praktik korupsinya. Ingat bahwa kekuasan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pasti korup sehingga kekuasaan yang terlalu lama cenderung absolut dan kekuasan yang absolut pasti korupsi,” katanya.

BACA JUGA : Inilah Orangnya di Balik Perpanjangan Jabatan Kades

Dalam sala satu akun Tik Tok @partairingan dikatakan, dana desa bisa mencapai 1 miliar pertahun per desa. Bayangkan kalau terrealisasi sembilan tahun, maka ada uang 9 miliar yang  didapatkan untuk di kelolah kepala desa.

Nah, uang yang besar ini rawan akan penyalagunaan, karena di kelola oleh orang yang sama dalam waktu yang lama  Selain itu,, perpanjangan jabatan juga akan mencederai demokrasi , waktu yang lama dan berakibat pada regenerasi dan kesempatan mengabdi   bagi masyarakat yang punya cita-cita sebagai kepala desa terhalangi.

“Lalu bagaimana jabatan diatasnya yang dihasilkan lewat kontestasi, semisal gubernur, bupati  menginginkan masa tambahan jabatan juga?  Dengan alibi hampir sama dengan disampaikan Menteri Desa Abdul Halim.  Bayangkan proses demokrasi kita akan lebih mundur ke belakang,” katanya.

Komentar