“Pemerintah seharusnya memaksimalkan skala prioritas dalam pembangunan dan menutup kebocoran anggaran yang tidak penting,” tegas Hendrawan.
Suyatna, salah satu tokoh masyarakat, juga menyuarakan kekhawatirannya. “Kita sepakat bahwa kenaikan PBB perlu ditinjau kembali. Pemerintah jangan semena-mena dalam menerapkan kebijakan yang memberatkan rakyat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa meskipun daerah lain juga mengalami kenaikan PBB, implementasinya dilakukan secara bertahap. “Dewan perlu memperhatikan kondisi rakyat dan tidak hanya memikirkan keuntungan,” tegasnya. (azs)