Kok, Sudah Muncul Prediksi Hasil Open Bidding?

pengamat-kebijakan-publik
Pengamat Kebijakan Publik Drs H Munangwar MSi/Istimewa.
0 Komentar

CIREBON, RADARCIREBON.ID- Pernyataan Sekda Kabupaten Cirebon Dr H Hilmi Rivai MPd terkait proses open bidding atau lelang jabatan untuk tiga posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama akan dilakukan secara transparan dan tidak akan ada pengkondisian, sepertinya bertentangan dengan fakta yang beredar di lapangan.

Isu yang santer berkembang di lingkungan birokrasi Pemkab Cirebon, nama-nama pejabat yang akan mendapat promosi tersebut sudah beredar luas.

Bahkan, mereka menyakini sudah valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Mereka sudah siap untuk menduduki posisi kepala dinas sosial, asda bidang perekonomian dan pembangunan, termasuk staf ahli bupati bidang kemsyarakatan dan SDM.

Baca Juga:Ini Jawaban FPKB DPR RI Soal Jabatan KadesTunggu Besok Keputusan Pilwu Digelar atau Tidak

Mereka yang bakal menempati posisi tersebut, tentunya memiliki kedekatan dan loyalitas yang tinggi, baik kepada bupati ataupun sekda.

Dan, menurut isu di luar, pejabat yang akan mendapat promosi tersebut, merupakan pejabat yang siap mengamankan dan mensukseskan hajat besar di tahun 2024 yakni pemilu dan pilkada.

“ Mutasi tahun ini kan, merupakan mutasi tahun politik. Maka, mereka yang akan mendapat promosi harus siap mengamankan perhelatan pemilu dan pilkada, tentunya yang sesuai dengan arahan bupati, “ ujar sumber tersebut.

Soal  mutasi tahun sekarang kental dengan nuansa politik, dibenarkan juga oleh Pengamat Kebijakan Publik Drs H Munangwar Msi.

Mantan Kabag Organisasi Setda Kabupaten Cirebon ini, bertutur tahun sekarang  bisa dikatakan sebagai tahun politik. Dan birokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik.

“Politik dan birokrasi merupakan dua  sisi  yang selalu  berdampingan dan tidak mau dan tidak akan  berpisah,” tegas mantan camat Plered ini.

Karena,  sambung dia  kebijakan politik ibarat kulitnya, sebagai lembaga regulator  dan legeslasi yang menghasilkan produk peraturan daerah. Sementara, kebijakan birokrasi ibarat dagingnya, sebagai pelaksana  dari produk hukum daerah atau Perda

Baca Juga:FKKC Minta Jabatan Kuwu Diperpanjang

Ia mengemukakan pendapat dari  teori Gordon Tullock, dimana kaum birokrat disebut manusia individu ekonomi. Kenapa, karena mereka dalam bekerja selalu berfikir.

0 Komentar