Konsultasi Publik, Pemkab Cirebon Bedah 9 Program Prioritas Pembangunan di 2024

CIREBON, RADARCIREBON.ID– Pemkab Cirebon meminta saran dan masukan dari berbagai elemen masyatakat untuk validasi rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024 di salah satu hotel di Kecamatan Kedawung, Kamis (12/1).

Bupati Cirebon Drs H Imron MAg menjelaskan, konsultasi publik tersebut penting dilakukan sebagai upaya menyelaraskan program pemerintah dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Oleh karena itu, beberapa elemen seperti organisasi kepemudaan, organisasi  kemanusiaan, dan elemen masyarakat lainnya diminta pendapatnya untuk menyempurnakan RKPD 2024 Kabupaten Cirebon.

“Kita undang dan kita minta barangkali ada masukan dari masyarakat terkait penyusunan program di pemerintah daerah,” ujar Bupati Imron.

Baca Juga: BPBD Cek Retakan di Jalan Pelangon

Meskipun nanti di 2024, dirinya sudah tidak menjabat tapi program kan tetap harus disusun dan dijalankan. “Semoga sesuai dengan apa yang dicita-citakan yakni untuk pembangunan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Cirebon,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon, Dangi menyebut, ada 9 prioritas program yang akan diproyeksikan bisa dieksekusi di tahun 2024. Kesembilan prioritas tersebut diantaranya untuk peningkatan segala sektor di Kabupaten Cirebon.

“Kita ada sembilan prioritas program meliputi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi, penanganan kemiskinan, lingkungan hidup, reformasi birokrasi, ketenaga kerjaan dan sosial keagamaan. Sembilan poin ini yang akan menjadi prioritas pembangunan di 2024 nanti,” ungkapnya.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohammad Luthfi menyebut ada lima pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD yang harus disinergikan dalam RKPD 2024 Kabupaten Cirebon.

Baca Juga: Walikota Cirebon Nashrudin Azis Pindah ke PDIP, Demokrat Pasrah

Yang pertama, kata Luthfi, adalah terkait peningkatan kualitas pelayanan dasar dimana rata-rata lama sekolah sampai dengan 12 tahun. “Selain pendidikan kesehatan juga penting, ultra health coverage (UHC) kita harus di angka 100 persen sehingga semua masyarakat tercover jaminan kesehatan,” ujar Luthfi.

Yang tak kalah penting, lanjutnya, dalam konsep peningkatan kualitas pelayanan dasar, pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan juga harus dilakukan secara prima.

Untuk pokir DPRD yang kedua, sambung Luthfi, adalah untuk bidang infrastruktur dimana targetnya Cirebon bebas banjir dan bebas sampah 2024 dan 2027 bebas jalan berlubang.

Komentar