CIREBON – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon merinci, kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada beberapa tahun mendatang, sekitar Rp134 miliar. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisioner KPU Kabupaten Cirebon, dr Sopidi MA saat ditemui Radar Cirebon, kemarin.
Menurutnya, untuk nilai nominal sendiri belum ada. Namun jika mengacu pada standar baku angka nominatif kebutuhan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Cirebon tersebut, berkisar di angka Rp134 miliar.
“Kalau standar yang baku, mengacu pada kisaran Rp134 miliar. Tapi, angka itu belum sharing dengan pilgub. Kalau nanti pelaksanannya serentak, berarti ada sharing dengan provinsi,” ujarnya.
Angka Rp134 miliar tersebut, sambung Sopidi, masih merupakan angka kasar. Ke depan, masih akan terus dilakukan kajian dengan sejumlah SKPD, terkait teknis persiapan dan pelaksanaan dan sharing anggaran dengan provinsi.
“Jadi kalau serentak, kita tunggu dari provinsi dulu. Berapa yang dianggarkan dari sana. Sisanya nanti baru menjadi tanggungan Kabupaten Cirebon. Jadi, tidak full dari kita semua. Ada sharing juga nantinya,” imbuhnya.
Ia mencontohkan, untuk pelaksanaan Pilkada 2018 lalu, KPU mengajukan anggaran sebesar Rp88 miliar. Saat itu, Cirebon hanya dibebani Rp33 miliar saja dari total jumlah ajuan. Sisanya di-cover oleh provinsi karena pelaksanaannya serentak dengan pemilihan gubernur.
“Jadi misal kebutuhan kita Rp134 miliar. Kita belum tahu berapa yang nanti akan dibebankan ke Kabupaten Cirebon. Karena, nanti menunggu terlebih dahulu berapa besar anggaran yang akan di-cover oleh provinsi,” ungkapnya. (dri)
KPU Butuh Rp134 Miliar
