Lantik PPS Pemilu 2024 se-Kabupaten Cirebon, Sopidi: Aja Golput Hayu Nyoblos

CIREBON, RADARCIREBON.ID – KPU Kabupaten Cirebon terus menjalankan tahapan Pemilu 2024 susuai jadwal.

Terbaru, sebanyak 1.272 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu 2024 dilantik, di Stadion Ranggajati, Selasa (24/1/2023).

Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Dr Sopidi MA menuturkan, 1.272 PPS Pemilu 2024 sesuai kebutuhan perwakilan 3 orang dari tiap desa dan kelurahan se-Kabupaten Cirebon.

Para anggota PPS Pemilu 2024, lanjut Sopidi, sudah bisa mulai bekerja untuk menjalani tugasnya seusia mekanisme.

BACA JUGA: KPU Usul 3 Skema, Ini Jadwal Keputusan Perubahan Dapil di Kabupaten Cirebon

“Dalam waktu dekat kinerja PPS kedepan akan membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) sebanyak 7.492 orang. Mereka nantinya akan membantu PPS sebagai kepanjangan tangan KPU,” ungkapnya.

Ia berharap, bagi semua anggota PPS kedepankan agar bisa koordinasi dengan berbagai pihak dan mulai bekerja di desa dan kelurahan masing-masing dalam kesiapan sebagai pelaksana pemilu di 14 Februari 2024 mendatang.

Selain itu, PPS agar bisa menjalankan kinerja sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab.

“Sampaikan kepada warga pemilih untuk datang dan memilih. Selamat menjalankan tugas sebagai PPS dan siap menjadi garda depan untuk suksesi Pemilu 2024. Aja golput, hayu nyoblos,” ungkapnya.

BACA JUGA: Akses Jalan Panguragan Dikepung Banjir, Banyak Warga Bolos Kerja

Di tempat yang sama, Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arif Budiman SIK MH mengatakan, skema keamanan pihak kepolisian akan menghitung berdasarkan jumlah update Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada.

Artinya, konsep pengamanan yang akan dilakukan saat Pemilu 2024 adalah berbasis TPS.

“Kita juga melihat kerawanan di masing-masing TPS . Sehingga konsep itu diharapkan bisa memberikan perlindungan dan pelayanan terkaif kelancaran dan kondusivitas pelaksanaan pemilu,” ujar Kapolresta.

Arif mengaku, belum ada pemetaan daerah rawan. Sebab, konsep pengamanan itu pada saat hari H. Meski demikian, konsep pengamanan terus berjalan di setiap tahapan-tahapan pemilu.

BACA JUGA: Mal Pelayanan Publik Mulai 30 Januari, Sekda: Tak Perlu Muter-Muter Urus Perizinan

“Contohnya, pelantikan PPK, kita lakukan pengamanan. Mulai dari proses rekrutmen sampai seleksi. Pun proses pelantikan PPS. Jadi proses pengamanannya menginduk pada tahapan persiapan yang dilaksanakan unsur KPU maupun unsur lainnya,” paparnya.

Komentar