SKPD Ajukan Miliaran Rupiah untuk Penanggulangan Covid-19
KEJAKSAN – Mulai terserapnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 untuk penanganan Covid-19, harus berdasarkan skala kebutuhan yang prioritas. Bukan hanya untuk penanganannya saja, tapi lebih ke arah pencegahan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon dr Tresnawaty SpB menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon bersama DPRD memang telah bersepakat untuk menganggarkan BTT buat keperluan penanganan Covid-19, agar tidak mengganggu postur anggaran belanja daerah lainnya.
Menurutnya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penanganan Covid-19 mesti mengorbankan pos-pos belanja lain, untuk di-refocusing menjadi dana penanganan Covid-19. Sehingga, banyak rencana belanja yang telah tersusun, justru menjadi tidak terlaksana.
“Silakan saja kalau itu memang dianggap sudah memerlukan pendanaan untuk penanganan Covid-19. Tapi, jangan lupa pelaporannya harus dipertanggung jawabkan dengan baik,” kata politisi Partai Gerindra ini, kemarin.
Menurut dia, kalau saat ini kasus Covid-19 mulai naik, mestinya kegiatan penanganan tidak hanya dilakukan untuk pengobatan dan perawatan saja. Dia menilai, mestinya dari jauh-jauh hari bisa dilakukan upaya pencegahan agar tidak kembali terjadi penanjakan kasus.
Tujuannya, tentu agar kasus Covid-19 tidak meningkat kembali di tahun ini. Sehingga, walaupun anggaran penanganan Covid-19 sudah diplot dalam pos BTT, tapi diharapkan anggaran itu tidak banyak yang terpakai.
Dia menambahkan, dengan mulai digunakannya anggaran BTT oleh sejumlah perangkat daerah yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, pihaknya akan turut mengawasi penggunaannya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah mitra kerja Komisi III pada sektor kesehatan dan kesra.
Sementara itu, kembali melonjaknya kasus Covid-19, berimbas pada kebutuhan pendanaan untuk menanganinya. Hal ini membuat Pemkot Cirebon berencana untuk mulai menyerap anggaran BTT pada APBD 2022.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Cirebon Drs H Agus Mulyadi MSi menjelaskan, BTT yang sudah diplot sebesar Rp79,251 miliar pada APBD 2022, mulai diusulkan untuk dapat dicairkan secara bertahap. Dia sudah mengajukan pencairan dana penanganan Covid-19 dari BTT adalah Dinas Kesehatan (Dinkes). Beberapa perangkat daerah lainnya, juga sudah diminta untuk merancang kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid-19 sesuai tupoksinya.