Lima Fraksi DPRD Kuningan Desak Pansus Tunda Bayar

Lima Fraksi DPRD Kuningan Desak Pansus Tunda Bayar
MINTA DIPANSUSKAN: Perwakilan lima fraksi DPRD Kabupaten Kuningan yakni, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS dan PPP, mendesak pembentukan pansus perihal gagal atau tunda bayar APBD 2022 senilai Rp94 milliar, Selasa (7/2).
0 Komentar

Sementara Ketua Fraksi PPP dokter Toto Taufikurohman menyebut, jika partainya setuju untuk diadakan pansus soal utang pemda. Tentu intinya agar permasalahan ini bisa segera diperbaiki, tidak terjadi dan terulang lagi di tahun mendatang.

“Sehingga persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Bukan berarti ada pansus ini menghambat pembangunan, justru akan membantu dalam proses pembangunan yang lebih baik ke depan,” katanya.

Terakhir Wakil Ketua Fraksi Gerindra Deki Zaenal Mutaqien mempertegas, jika pembentukan pansus merupakan proses demokrasi yang diatur UU dan sah secara regulasi. Ia berharap usulan pembentukan pansus segera ditindaklanjuti oleh pimpinan dewan.

Baca Juga:POLISI Ringkus Pengedar Ganja Saat Nongkrong di Samping Masjid Syiarul Islam KuninganBupati Kuningan Bakal Hadiri Peringatan HPN 2023 di Medan

“Apalagi ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika pansus ini terbentuk, minimal dalam pemikiran kami, tupoksi kami selaku anggota dewan dilakukan,” kata Deki.

Bagi Fraksi Gerindra, lanjutnya, jika pembentukan pansus itu sangat penting. Sebab dari hasil pansus diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bersama dalam perencanaan pengelolaan APBD di tahun mendatang.

Terpisah, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy menyampaikan, dirinya sebagai pimpinan DPRD sangat menghormati karena pansus ini merupakan salah satu hak baik anggota ataupun fraksi. Namun pansus ini ada proses mulai dari usulan kemudian diterima dan dikoordinasikan dengan pimpinan yang lain dan diserahkan ke pansus.

“Jadi tidak usah terlalu dirisaukan. Kalau misalnya itu harus pansus, ya kenapa tidak pansus. Namun ada sebagian orang yang seperti menggebu-gebu ingin segera pansus. Ketergesa-gesaan itu tidak baik. Saya ingin semuanya dilakukan melalui proses yang benar karena kita ini satu lembaga dan tinggal bicara baik-baik,” kata Nuzul Rachdy kepada awak media di kediamannya, Selasa (7/2).

Apalagi diakui oleh fraksi-fraksi, kata Zul, bahwa fraksi itu menyampaikan usulan tidak berdiri sendiri, berdasarkan koordinasi dengan partainya karena fraksi merupakan kepanjangan partainya.

0 Komentar