Mal Pelayanan Publik Mulai 30 Januari, Sekda: Tak Perlu Muter-Muter Urus Perizinan

CIREBON, RADARCIREBON.ID – Mal Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon bakal di-launching pada 30 Januari 2023. Ada puluhan pelayanan publik yang bisa diakses oleh masyarakat di Mal Pelayanan Publik.

Puluhan pelayanan di Mal Pelayanan Publik itu disediakan dari 29 dinas yang akan berkantor di MPP DPMPTSP mulai 30 Januari 2023.

Sekda Kabupaten Cirebon, Dr Hilmy Rivai MPd menjelaskan, rapat koordinasi terkait rencana soft launching Mal Pelayanan Publik sudah digelar.

Beberapa persiapan, kata Sekda Hilmy, sudah dilakukan. Jika tak ada halangan maka rencana soft launching Mal Pelayanan Publik akan dilakukan oleh bupati Cirebon.

BACA JUGA: Jadwal SIM Keliling Kabupaten Cirebon, 24-26 Januari 2023

“Masyarakat nantinya tidak perlu muter-muter untuk mengurus administrasi perizinan, kependudukan dan berkas administrasi lainnya, cukup datang ke satu tempat saja di Mal Pelayanan Publik,” ujarnya.

Dijelaskan Sekda Hilmy, pelayanan di Mal Pelayanan Publik tersebut nantinya meliputi produk administrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Satpol PP,  Dinas Teknis seperti PUTR dan lain-lain.

Diterangkannya, dari semua instansi dan dinas yang ada di Kabupaten Cirebon, hanya ada satu instansi yang tidak memungkinkan untuk digabung di MPP karena butuh biaya yang sangat besar untuk pengadaan alatnya.

“Imigrasi belum bisa bergabung, ini karena setelah koordinasi, ada alat yang harganya sangat mahal sehingga belum bisa bergabung,” bebernya.

BACA JUGA: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon Beroperasi Akhir Januari 2023: Siapkan 36 Desk Layanan

Mal Pelayanan Publik Percepat Pelayanan pada Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Cirebon, kata Sekda Hilmy, terus berupaya untuk mendorong peningkatan layanan publik yang ada di setiap SKPD.

Hal ini tidak lain agar masyarakat bisa terlayani dengan baik dan bisa cepat terlayani.

“Tugas kita memastikan semua pelayanan yang ada di pemerintah ini bisa diakses dengan cepat oleh masyarakat, MPP ini salah satu ikhtiar kita dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP merupakan tempat terlaksananya kegiatan penyelenggara layanan publik baik barang ataupun jasa pada suatu tempat.

BACA JUGA: Jabat Kepala Kantor Imigrasi Cirebon, Nur Raisha Siap Pertahankan WBK dan WBBM

Komentar