MAJALENGKA.RADARCIREBON.ID – Sejumlah perwakilan masyarakat Desa Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka mendatangi balai desa guna mempertanyakan sejumlah realisasi program yang telah dijalankan pemdes, Jumat, 10 Maret 2023.
Salah seorang tokoh masyarakat Jatiwangi, Enjoy Rizki GDL bersama perwakilan masyarakat lainnya mempertanyakan sejumlah realisasi program Pemdes Jatiwangi yang dinilai tidak berjalan optimal.
Sejumlah program seperti ketahanan pangan di bidang budidaya ikan lele yang tidak berjalan maksimal. Padahal anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) dikeluarkan cukup besar dengan nominal lebih dari Rp190 juta.
Baca Juga:Dua Rumah Warga Desa Jagasari Kecamatan Cikijing Majalengka Diterjang LongsorTERLALU! TPP Majalengka Timpang Jauh, PNS di Faskes Cuma Rp410 Ribu, PNS di Dinas Rp2.424.412
“Jumlahnya hampir Rp200 jutaan. Tetapi tidak berjalan maksimal. Di antaranya biaya pakan tidak digelontorkan optimal, hingga hasil panen tidak dibagikan kepada pengurus atau hanya diambil alih oleh kuwu,” bebernya.
Anggaran tersebut, kata Enjoy, tidak sebanding dengan jumlah kolam dan kebutuhan bibit ikan. Jumlah kolam yang sedikit serta bibit ikan juga dianggap tidak sebanding dengan anggaran yang begitu besar.
Disamping itu, program lainnya seperti aspirasi dari anggota DPR RI berupa bantuan 20 ekor sapi untuk pembibitan. Namun kondisi sapi tidak ada dan tidak dijalankan secara maksimal.
“Jadi banyak masyarakat mempertanyakan sejumlah program tidak hanya itu saja. Sebelumnya kami diamkan namun karena banyak masyarakat yang mempertanyakan jadi saya sendiri turun tangan. Kasihan masyarakat,” terangnya.
Pihaknya juga meminta kepada kepala desa untuk membuka Laporan Pertanggungjawaban (LPj) dalam dua tahun terakhir karena dianggap tidak transparan dalam menggelar beberapa program.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Jatiwangi, H Muhammad Cholid menegaskan program ketahanan pangan budidaya ikan lele bukan di angka Rp190 jutaan melainkan hanya Rp101 juta dengan rincian pembuatan 15 kolam ikan, hingga bibit dan pakan.
Dia mengatakan kondisi itu justru dinilai merugi lantaran membengkaknya biaya pakan dan tidak sebanding dengan hasil. Sehingga pihaknya mempersilakan kepada masyarakat dan kelompok untuk melanjutkan atau tidak.