Karena itu, Azwar Anas mengharapkan kepada para kepala daerah agar memperhatikan evaluasi dan meningkatkan baik dari sisi mutu dan kualitas MPP.
“Kedepannya, saya berharap pelayanan di MPP menjadi pilihan masyarakat. Karena, begitu masyarakat datang ke MPP, banyak pelayanan yang bisa diurus di MPP. Dengan pemanfaatan MPP justru bisa mempermudah dan mempercepat akses bagi masyarakat,” tuturnya.
Selain itu, Azwar Anas mengatakan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan mendorong percepatan digitalisasi birokrasi.
Baca Juga:Warga Antre Beras Murah di Kabupaten Cirebon, Kepala DKP: Tekan Inflasi dan Harga Pangan Jelang RamadanLPPNU Cirebon Sulap Lahan Tandus Jadi Tanah Pertanian Produktif, Bupati Imron Bilang BeginiÂ
Namun digitalisasi bukan berarti membuat aplikasi baru, terkecuali bisa menyatukan ratusan satu aplikasi menjadi satu portal pelayanan.
Syaratnya dengan percepatan pembuatan adalah identitas kependudukan digital (IKD) di setiap daerah.
“Kabupaten Cirebon belum masuk pada pilot projek tersebut. Jika ingin masuk, syaratnya sudah terealisasi IKD dulu,” katanya.
Di tempat yang sama, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg mengatakan, pihaknya akan mengikuti instruksi dari Menpan-RB.
“Saya akan mengevaluasi kembali MPP sesuai dengan arahan Pak Menteri,” kata Bupati Imron singkat. (cep)