SUMBER – Pelayanan administrasi kependudukan lagi-lagi menjadi sorotan. Pasalnya, tidak sedikit masyarakat mengeluhkan perihal tersebut. Hal itu terungkap dalam reses yang dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno SH.
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, pembuatan E-KTP, kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon kerap kali masih dikeluhkan masyarakat. Prosesnya lama dan terlalu berbelit-belit.
Padahal, kata Cakra, pelayanan administrasi merupakan dasar yang diberikan pemerintah. Ketika masih dipersulit, kehadiran pemerintah dipertanyakan. Pasalnya, dokumen tersebut merupakan objek vital bagi masyarakat.
“Reses kali ini, kami menerima banyak aspirasi dari masyarakat. Khususnya terkait kemudahan akses layanan pembuatan E-KTP, KK dan akta lahir,” ujar Cakra kepada Radar Cirebon, kemarin.
Anggota DPRD dua periode itu mengaku heran, ketika sistem layanan tersebut saat ini masih dipersulit. Karena, pemerintah sendiri, sudah menginstruksikan agar dipermudah. Namun masih banyak yang menyampaikan perlunya kemudahan.
“Ketika masih banyak persoalan, kami akan mendorong agar pemda memberikan akses kemudahan. Jangan sampai membuat ribet warganya sendiri,” imbuhnya.
Cakra menjelaskan, memang dari dua titik reses yang sudah ditempuhnya, tidak semata berkisar pada layanan pembuatan dokumen E-KTP saja. Tapi banyak juga untuk proyek kegiatan fisik.
Misalnya dari Desa Japurabakti ada usulan untuk melakukan rabat beton jalan poros desa. Kemudian, normalisasi sungai Cimanis, renovasi jembatan dan TPT Sungai Agung.
Kemudian dari Desa Buntet, hotmix jalan, kemudian pembuatan jembatan, pembuatan senderan atau TPT, pembuatan TPS, rutilahu, normalisasi Sungai Cikanci.
“Dan tidak kalah pentingnya juga aspirasi untuk PJU. Di Desa Buntet saja, ada 80 titik kebutuhan PJU. Kemudian di Desa Japurabakti, ada 60 titik PJU,” pungkasnya. (sam)