RADARCIREBON.ID – Prof Dr H Maskuri MSi mengatakan pemerintah mempunyai peluang untuk memecat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apa alasannya para PNS dan pegawai BUMN itu berpeluang dipecat.
Prof Dr Maskuri membeberkan data hasil survei Alvara Research Center dan Mata Air Foundation, bahwa 19,4 persen PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila dan 9,1 persen pegawai BUMN menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila.
“Apa tidak dipecatnya saja? Pemerintah mempunyai peluang untuk memecatnya,” ungkap Prof Dr H Maskuri MSi saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Launching Griya Moderasi Beragama dan Bela Negara di Universitas Islam Malang (Unisma) Jawa Timur, pada 26 Januari 2023.
Baca Juga:INI BUKAN TOL, Jalan Baru Kuningan Masih Lanjut LagiBUKAN TOL, Jalan Baru Kuningan seperti Jalan Tol, Simak Rutenya
Dikatakannya, PNS dan pegawai BUMN tentunya terikat dengan aturan-aturan dan keberadaannya masuk dalam ranah pemerintah. Oleh karena pemerintah mestinya memberikan punishment atau sanksi kepada para PNS dan pegawai BUMN yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Ada langkah kongkret dari pemerintah untuk menyadarkan mereka, bahwa bangsa dan negara Indonesia harus dijaga dengan baik.
Selain PNS dan pegawai BUMN, di kalangan pegawai swasta ada 18, 1 persen yang swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila.
Lebih mencengangkan lagi, Prof Maskuri menyebutkan dalam data tersebut bahwa 23,4 persen mahasiswa dan 23,3 persen pelajar SMA setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah. “Ini yang sangat memprihatinkan. Ini bahaya juga,” ucapnya.
Di lingkungan sekolah mengenal adanya Rohis. Kata Prof Maskuri, di dalam Rohis ini sudah dimasuki kelompok-kelompok tertentu, dan ini harus diantisipasi. Pasalnya, kelompok non mainstream justru menjadikan pelajar sebagai salah satu pintu, menjadi radikal dan melakukan teror. Dipersiapkan untuk 5-10 tahun yang akan datang.
“Kalau ini dibiarkan bahaya sekali. Sebetulnya kita sudah gembar gemborkan sejak awal 2000 an. Pada orde baru, maaf, di satu sisi bisa menekan liberasme, di era reformasi saat ini paham-paham itu berbondong bndong masuk ke Indonesia,” ungkap guru besar yang juga Rektor Universitas Islam Malang ini.