CIREBON – Keseriusan Pemerintah Kota Cirebon untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial skala mikro (PSBM), dibuktikan dengan dimulainya penyusunan anggaran. Kecamatan-kecamatan pun sudah mengajukan rencana pendanaan.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Arif Kurniawan ST menjelaskan, anggaran PSBM sudah dialokasikan dari dana insentif daerah (DID), yang peruntukannya buat makan dan minum (mamin).
Setelah pencairan anggaran, maka penggunaan, pengawasan dan monitoring protokol di masyarakat, akan dilakukan langsung oleh kecamatan maupun kelurahan. “Jadi, camat, lurah yang bergerak. PSBM didukung APBD untuk mamin, membeli masker. Tapi tidak boleh untuk honor perjalanan dinas,” ungkapnya, kemarin.
Dana yang disediakan sebanyak Rp14,1 miliar dan terbagi kepada 9 stakeholder. Namun yang paling besar alokasinya ke Dinas Kesehatan. Kemudian Satpol PP, Dishub, DKIS, Dinas Sosial. Termasuk program pembagian beras kepada warga terdampak covid, diperpanjang sampai Desember untuk 2.200 rumah tangga sasaran, masing-masing 15 kg.
Begitu juga bantuan tunai melalui Dinas Sosial diperpanjang hingga bulan Desember. Untuk program PSBM alokasinya di kecamatan. Totalnya, Rp1,5 miliar untuk lima kecamatan. Dinkes paling besar karena PCR mengejar 15 ribu, kebutuhan alkes APD, kebutuhan mesin PCR. Apalagi, hanya 1 unit. Ketika rusak, maka tidak bisa dipakai lagi. Sehingga bisa dianggarkan untuk pembelian PCR lagi.
“Anggaran Rp14,1 miliar itu dari dana insentif daerah dari pemerintah pusat untuk penanggulangan covid. Tapi belum turun. Kita lakukan penyusunan anggaran. Dikirim ke pusat. Setelah itu pusat mengirimkan,” ujarnya.
Dirinya juga menyinggung tentang tempat isolasi. Berdasarkan anggaran BTT, masih bisa untuk ruang-ruang isolasi. Bersama Sekda dan Dinkes, pihaknya sempat menggelar rapat kecil membahas kondisi sekarang yang kasus terkonfirmasinya sangat tinggi. Maka seharusnya menyiapkan hotel untuk isolasi mandiri. Skemanya, berapa kebutuhan bed belum dapat gambaran. Rp4 miliar di BTT bisa untuk penanganan covid, termasuk untuk tempat isolasi. Nanti akan dihitung dari alokasi BTT. Dengan kasus-kasus harian terbanyak 18 orang, dan rata-rata 5 orang per hari yang positif, jadi setidaknya menyediakan 50-100 bed kosong untuk ruang isolasi mandiri.
Rencana, pihaknya menyiapkan hotel yang bentuk gedungnya tidak ke atas, tapi datar. Pihaknya akan mencari kriteria hotel karena rencana akan menggunakan pusdiklatpri tidak jadi. Meski demikian, di Diklat BKKBN masih sisa 30 bed kosong.
Pemkot Cari Hotel Untuk Ruang Isolasi
