Hal ini mengingat, para pemangku lingkungan terkecil sekup RT dan RW, adalah pihak yang paling paham kondisi di lingkungannya masing-masing. Sehingga pengawasan dan pengendaliannya akan lebih mengena kepada masyarakat untuk lebih mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, dr H Edy Sugiarto mengatakan, PSBM ini merupakan penguatan pencegahan dan pengendalian di tingkat RT-RW. Mereka akan mengendalikan langsung langkah seperti apa yang akan diterapkan di lingkungannya untuk mencegah, sekaligus koordinasi penanganan ketika ada warganya yang terpapar covid-19.
“Jadi, untuk pencegahan mereka mesti bagaimana, ketika ada kasus, koordinasinya nanti seperti apa dengan kelurahan, puskesmas, polsek dan koramil setempat. Karena mereka yang lebih tahu kondisi di lingkungan masing-masing,” ujarnya kepada Radar, kemarin.
Selain itu, ketika warga sekitar dilibatkan langsung menjaga lingkungannya, akan mempermudah pengaturan membatasi ruang gerak keluar masuk orang. Terutama tamu dari luar kota yang hendak berkunjung ke lingkungan mereka.
Sekretaris Daerah Kota Cirebon Drs H Agus Mulyadi MSi mengatakan, karena sekarang kondisinya mayoritas kelurahan zona merah, daripada mengambil kebijakan PSBB, lebih baik di tingkat mikro RT-RW.
“Dulu pernah kita melakukan itu. PSBM dengan mengoptimalkan peran RT-RW, kelurahan, babinsa, babinkamtibmas. Keluar masuk tamu dimonitor oleh para ketua RT dan RW. Termasuk bagaimana langkah-langkah penanganannya,” ungkap Gus Mul, sapaan akrabnya. (abd)
Pemkot Cari Hotel Untuk Ruang Isolasi
