RADARCIREBON.ID – Informasi yang ditunggu-tunggu oleh honorer akhirnya diumumkan. Pengadaan ASN 2023 resmi dibuka pemerintah.
Pengadaan ASN 2023 telah diumumkan oleh Menteri PAN-RB pada tanggal 14 Maret 2023 lalu. Dibalik kabar gembira tersebut terselip kabar mengejutkan.
Pasalnya adanya bidang pengadaan ASN 2023 yang berdasar pada prinsip zero growth, yang berarti tidak ada formasi lebih untuk diajukan pada tahun 2023 ini.
Baca Juga:Mau Ajukan Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam? Segera Lengkapi SyaratnyaVonis Bebas Tragedi Kanjuruhan, Gas Air Mata Terdorong Angin
Bagaimana penjelasan mengenai prinsip zero growth pada pengadaan ASN 2023 ini? Pastinya membuat tenaga honorer yang akan melamar akan memperebutkan formasi dengan sangat ketat.
Simak penjelasan pengadaan ASN 2023 yang terapkan prinsip zero growth dan hubungannya dengan tenaga honorer berikut ini.
Dikutip dari laman resmi Kementerian PAN-RB, sebelum tahun 2023, tahun 2013 lalu juga membuka pengadaan CPNS dengan prinsip zero growth.
“Penerimaan CPNS masih dibatasi untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis dan jabatan-jabatan tertentu yang benar-benar dibutuhkan oleh organisasi,” jelas laman pada tahun 2013 lalu.
Lalu, bagaimana dengan pengadaan ASN tahun 2023 ini? Simak penjelasannya berikut ini.
Zero growth merupakan salah satu prinsip dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2023 yang bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah ASN tidak mengalami peningkatan dalam kurun waktu tertentu.
Namun, pelaksanaan pengadaan ASN untuk bidang pendidikan dan kesehatan sepertinya menjadi pengecualian, sebagaimana dikutip dari surat Menteri PAN-RB tentang pengadaan ASN 2023.
Baca Juga:BLOKIR TikTok, Pemerintah Inggris Ikuti Langkah AS dan KanadaPerkiraan Cuaca Wilayah Cirebon, Jumat 17 Maret 2023, Potensi Berawan dan Hujan Ringan
Serta untuk bidang lain yang akan turut serta mengajukan formasi di pengadaan ASN tahun 2023 harus menerapkan prinsip zero growth dan memperhatikan ketersediaan anggaran.
Prinsip zero growth bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja ASN yang sudah ada dan mendorong penghematan anggaran negara, terlebih pengadaan ASN dilakukan secara serentak.
Pertama, prinsip ini dapat membantu mengurangi beban anggaran negara yang digunakan untuk membayar gaji ASN.
Kedua, prinsip ini dapat memaksa pemerintah untuk lebih memaksimalkan kinerja ASN yang sudah ada dan memperbaiki sistem manajemen kinerja.