Hendrawan juga mengakui bahwa dirinya beserta warga Kota Cirebon lainnya telah melakukan beberapa pertemuan dengan Pemkot Cirebon dan DPRD Kota Cirebon terkait kenaikan retribusi PBB.
Sementara itu, menanggapi hal ini, Pj Walikota Cirebon Drs Agus Mulyadi MSi mengatakan pihaknya menghormati upaya masyarakat Kota Cirebon yang mencoba melakukan judicial review terhadap salah satu produk hukum di Kota Cirebon. “Kami menghormati upaya masyarakat karena itu merupakan hak mereka secara yuridis yang dijamin oleh undang-undang,” terangnya.
Dikatakan Agus, pihaknya sebagai Termohon dalam perkara ini siap mengikuti proses yang diatur sesuai mekanisme dan tahapan yang ditentukan oleh Mahkamah Agung. (azs)