Perpanjangan Jabatan Kepala Desa, Mendagri Siap Dikaji

JAKARTA, RADARCIREBON.ID-  Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian buka suara terkait aksi demo para kepala desa, beberapa waktu lalu. Ia menyatakan, soal perpanjangan jabatan kepala desa akan di kaji terlebih dulu apa.

“Soal tuntutan jabatan kepala desa penyampaian pendapat dimuka umum. Dari enam menjadi sembilan tahun, kami akan kaji dulu,” kata mantan kapolri tersebut.

Kata Tito, pihaknya akan kaji positif dan negatifnya seperti apa. Kalau banyak positifnya ya, kenapa tidak turuti apa yang mereka inginkan. Tapi kalau banyak mudoratnya, tetap pada posisi undang-undang sekarang.

Menurutnya, Undang-undang No 6 tahun  2014 tentang Desa menyebutkan, kalau jabatan kepala desa selama enam tahun dan bisa dipilih sebanyak tiga kali. Artinya, kepala desa bisa menjabat hingga 18 tahun .

BACA JUGA : Jabatan Kepala Desa Jangan Diperpanjang, Korupsi dan Regenerasi Jadi Alasannya

“ Ini lama juga ya,  ada positif dan negatifnya, kami dari Kemendagri akan kaji dulu . Kita juga akan mengundang tokoh-tokoh yang paham soal desa,” jelasnya.

Dari lembaga  DPR , sambung Tito  juga sudah ada inisiatif, ini sangat baik. Mari kita kaji bersama, eksekutif, DPR, para  penggiat desa dan tokoh-tokoh.

Terkait adanya aksi demo dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) hari ini, Rabu (25/1) ia menjelaskan,  ada tiga tuntutan dalam aksi perangkat desa tersebut.

Pertama, soal masalah pemberhentikan jabatan perangkat desa yang dilakukan oleh  kapala desa.   Kepala desa baru biasanya, kerap kali mengganti perangkat desa.

BACA JUGA : Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, akan Kembali ke Orde Baru?

“Biasanya akan ada yang namanya bedol desa, padahal dalam Undang-undang tentang desa sudah sangat jelas,” tambah Tito.

Dikatakan, dalam undang-undang dan PP sudah diatur soal itu,  maka dari itu pihaknya akan tegaskan lagi. Jadi, kepala desa  tidak boleh sembarangan memberhentikan atau mengganti perangkat desa.

Selanjutnya, terkakit status perangkat desa, mereka menginginkan seperti pegawai negari. Soal ini, nanti pihaknya akan kaji, karena ini menyangkut soal revisi Undang-undang Desa.

Dan yang terakhir, para perangkat desa menginginkan, gaji atau penghasilan tetap (siltap), diambil dari dana perimbangan. Tidak lagi dari Alokasi Dana Desa (ADD). Karena, menurut pengakuan  mereka, Siltap ini sering terlambat.

Komentar