“Kalau melihat lokasi keberadaan RS tanpa kelas Mega Gotong Royong ini lokasinya jauh dari pemukiman masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih berobat Polindes atau Puskesmas yang akses jalannya lebih mudah dan lebih cepat,” ujarnya.
Terpisah, Bendahara DPC PDIP Kabupaten Cirebon, Rudiana mengatakan, operasional dan lainnya terkait Rumah Sakit tanpa Kelas Mega Gotong Royong ini dikendalikan oleh DPP PDIP. “Operasional semuanya dikendalikan oleh DPP,” ujarnya.
Hanya saja, pasca kepala rumah sakit tanpa kelas meninggal dunia, pihaknya diminta DPP PDIP untuk menata kembali rumah sakit. “Nah, dokter yang menjadi kepala rumah sakitnya sudah meninggal, dan semua arsip sertifikat dan lainnya ada di beliau, kita diminta DPP untuk bisa menata kembali rumah sakit tersebut,” ujarnya.
Baca Juga:Rektor UMC Meresmikan Kandang Permakultur di Desa Gunungmanik Kabupaten KuninganTekan Inflasi melalui Operasi Pasar Bersubsidi
Menurut Rudiana, ada dua opsi yang akan dilakukan DPP PDIP untuk kembali mengoperasikan Rumah Sakit Tanpa Kelas Mega Gotong Royong tersebut. “Kita dan DPP tengah menggodok mana opsi yang tepat nih. Opsi pertama, dengan meninggikan rumah sakit tersebut karena sering banjir rob masuk rumah sakit tersebut, opsi kedua itu relokasi rumah sakit ketempat yang dekat dengan pemukiman masyarakat sehingga masyarakat dekat ketika akan berobat,” ujarnya. (den)