Sekolah Belum Siap KBM Tatap Muka

Sekolah Belum Siap KBM Tatap Muka
KANGEN SEKOLAH LAGI: Bupati Drs H Imron MAg memastikan rencana pelaksanaan KBM tatap muka yang akan dilaksanakan di akhir Agustus tetap digelar. Namun pelaksanaan KBM tersebut hanya akan dilaksakan dengan protokol kesehatan ketat dan di zona hijau saja. FOTO: ILMI YANFAUNNAS/ILUSTRASI DOKUMEN RADAR CIREBON
0 Komentar

SUMBER – Kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di Kabupaten Cirebon belum pasti. Itu wajar karena kesiapan sekolah masih rendah. Hasil sidak DPRD Kabupaten Cirebon menyimpulkan, sarana dan prasarana di sekolah dalam menekan penyebaran Covid-19, belum memadai.
“Masih banyak sekolah yang kita temukan tidak memenuhi syarat. Masker untuk siswa saja, tidak ada. Ada yang belum memiliki westafelnya juga. Itu di Zona Hijau,” ujar anggota Komisi IV DPRD. Kabupaten Cirebon, Siska Karina SH MH, kepada Radar Cirebon, kemarin.
Menurutnya, pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan dinas terkait, memberikan kebijakan yang solutif dalam rencana memberlakukan KBM tatap muka. Tidak melepas tanggungjawab. “Pemerintah harus tegas. Hadir dan memayungi warganya,” terangnya.
Ia menegaskan, kriteria ketika diberlakukan KBM tatap muka, juga i mengharuskan adanya keterlibatan pihak orang tua. Melalui surat pernyataan. Itu dinilai kurang tepat dan harus dicabut. Image-nya, negara cuci tangan, tidak mau bertanggungjawab. Padahal, kondisinya dialami oleh seluruh warga negara.
Mestinya, kata dia, negara hadir memberikan solusi dan kenyamanan. “Kesannya negara cuci tangan. Seolah lepas tangan, lepas tanggungjawab,” kata politisi Partai Golkar itu.
Dikatakannya, sekolah yang belum memiliki sarana prasarana harusnya diberikan kemudahan untuk menganggarkan. Karena, aturannya sudah memberikan keluasan. Sekolah memiliki sumber anggaran, melalui dana bantuan operasional siswa (BOS).
Kenapa tidak dianggarkan untuk suksesi KBM di masa pandemi? Saat ini, pembelajaran via daring sudah banyak mendapat keluhan. Warga terbebani. Baik oleh pengeluaran biaya kuota maupun kepemilikan smartphone.
“Perlu ketegasan. Aturannya seperti apa. Untuk membiayai semua, jelas dana BOS tidak akan cukup. Pilih lah yang tidak mampu saja. Tidak harus semua. Kecuali kalau pemkab sudah kerja sama dengan Telkom, atau dipasang WiFi di tiap desa,” tuturnya.
Selain itu, teknis pembelajarannya bisa diatur sedemikian rupa. Manakala dinas pendidikan (disdik) telah mengatur dengan memberlakukan kebijakan by season atau mengkhususkan KBM tatap muka khusus untuk pelajaran eksak, bisa dipertimbangkan.
“Silahkan. Itu tekhnis di lapangan. Usulnya, pelajaran olahraga jangan dihilangkan. Untuk melatih siswa menjaga daya tahan tubuh. Jangan terlalu banyak di kelas juga,” pungkasnya. (sam)

0 Komentar