SUMBER – Klasifikasi penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Cirebon masih dipertanyakan. Sebab, banyak penilaian tersebut tak sesuai kondisi lapangan.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Diah Irwany Indriyati SIP kepada Radar Cirebon, kemarin (18/9).
Menurutnya, dari kelima kategori IDM, yakni kategori Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Di Kabupaten Cirebon sendiri, sebanyak delapan desa yang sudah mendapat kategori Desa Mandiri. Tapi, ada di antaranya yang tidak sesuai dan menjadi pertanyaan, khususnya di Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon.
Sebagai informasi, ada tiga komponen untuk menentukan kelima kategori tersebut. Yakni, meliputi faktor ketahanan sosial, faktor ketahanan ekonomi dan faktor ketahanan lingkungan. Itu sesuai dengan amanat dalam Permendesa Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). “Banyak faktor yang harus dibuktikan. Skors penilaiannya masih jadi perdebatan. Menurut kami tidak benar,” paparnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan, penentuannya untuk desa tertinggal saja. Ketika dilakukan inspeksi mendadak (sidak), hasilnya, desa dimaksud tidak terlihat jelek. “Tidak riil skor yang diberikan pendamping itu untuk desa yang mendapat kategori Desa Tertinggal,” paparnya.
Politisi Partai Golkar itu menilai ada kesalahan. Kategori penilaiannya kurang pas. Terutama dalam pemberian skor dari kuisioner yang diberikan. Begitu pun terhadap desa yang mendapat kategori Desa Mandiri.
“Ada di Pasaleman. desanya masuk kategori Desa Bencana. Tapi mendapat predikat Desa Mandiri. Kalau musim hujan, kebanjiran. Saat kemarau kekeringan. Kegiatan perekonomian tidak ada. Akses pendidikan juga jauh. Tapi mendapat predikat Desa Mandiri. Ini jadi pertanyaan juga,” ungkapnya.
Fakta tersebut, tambah Diah, nantinya akan dibawa ke kementerian untuk diklarifikasi. Misalnya, Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun. Predikatnya mendapat Desa Mandiri. Faktanya, sesuai!
“Di sana, fasilitas pasar ada. Kegiatan ekonominya ada. Bahkan omsetnya miliaran. Akses pendidikannya pun ada. Bahkan, kalau ada kategori yang lebih baik dari mandiri, itu sudah masuk,” tukasnya.
Justru aneh, karena di Desa Jungjang tidak ada bencana, skor indeks lingkungannya jelek. Tentunya, ini akan menjadi bahan Komisi I dalam agenda kerja ke kementerian.