Tunggu Besok Keputusan Pilwu Digelar atau Tidak

CIREBON, CIREBON.ID – Teka teki kapan pelaksaan pemilihan kuwu (pilwu) di Kabupaten Cirebon akan digelar, sepertinya bakal terjawab besok, Rabu (18/1).

Ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon rencananya akan menggelar rapat tingkat Kabupaten Cirebon dengan melibatkan dinas terkait. Rapat ini dalam rangka menindaklanjuti turunnya surat dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri)  nomor : 100.3.5.5/244/SJ tertanggal 14 Januari 2023, tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa pada masa pemilu dan pilkada serentak tahun 2024

Kabid Administrasi dan Pemerintahan Desa DPMD Aditya Arif Maulana  mengatakan, dalam rapat tersebut nanti akan dibahas rencana pelaksanaan pilwu yang akan di gelar di tahun 2023 ini.

Sebelumnya, lanjut dia pelaksanaan Pilwu tahun 2023  di Kabupaten Cirebon terancam di undur, hal ini menyusul adanya surat moratorium dari Kemendagri. Dimana, kegiatan pilwu atau pilkades tidak boleh dilakukan terhitung tanggal 1 Oktober 2023 hingga 31 Desember 2024. Dan, pilwu baru bisa digelar lagi pada tahun 2025.

Baca juga : FKKC Minta Jabatan Kuwu Diperpanjang

“Surat moratorium ini muncul,  terkait proses tahapan pemilu tahun 2024, karena pemerintah berpikir  kalau digelar pilkades akan mengganggu konsentrasi dalam tahapan pemilu,” jelasnya.

Kata dia,  dengan adanya  surat lanjutan dari Kemendagri ini, memberikan gambaran lebih jelas soal pelaksanaan pilwu. Dimana, sebelumnya tidak boleh memggelar pilwu mulai tanggal 1 Oktober 2023, maka dalam surat yang baru ini ada kelonggaran atau perpanjang  waktu, pilwu boleh dilaksanakan sebelum tanggal 1 Nopember 2023.

Jadi, ungkap Adit Kabupaten Cirebon bisa menggelar pilwu tapi, sebelum 1 Nopember 2023. Lebih jelasnya, tunggu hasil rapat dengan dinas terkat besok di kantor DPMD. Biasanya pemungutan suara pilwu digelar pada bulan Oktober. Jadi, proses dan tahapan pilwu bisa dimulai pada bulan Juli mendatang.

“Kita nanti akan melakukan proses sosialisasi terlebih dahulu, baru ada pelatihan teknis. Tahun sekarang ada sekitar 100 desa yang habis masa jabatanny.**

Komentar