Upaya KP3C Perjuangkan Provinsi Cirebon, Banyak Tantangannya

CIREBON, RADARCIREBON.ID- Provinsi Cirebon masih jauh dari realisasi. Ada banyak tantangan yang dihadapi KP3C atau Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Cirebon.

Dalam data dan catatan Radar Cirebon, KP3C muncul ke publik pada Selasa 27 September 2021. Ketika itu KP3C yang diisi sejumlah tokoh itu menggelar deklarasi di salah satu hotel di Kota Cirebon.

Setelah deklarasi Provinsi Cirebon, banyak pro-kontra ketika orang berbicara soal Provinsi Cirebon. Memang, ada banyak tantangan.

BACA JUGA: Jawa Barat Dimekarkan, Ini Dua Calon Provinsi Baru, Cirebon Masuk Kemana?

Bahkan ada penolakan dari para kepala daerah. Sebut saja Walikota Cirebon Nashrudin Azis dan Bupati Majalengka Karna Sobahi.

Waktu itu, keduanya tidak mau dibawa-bawa ke wacana pembentukan Provinsi Cirebon.

Deklarator sekaligus Dewan Pakar KP3C Prof Dr H Adang Djumhur Salikin MAg pun menegaskan bahwa penolakan tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi KP3C.

Sehingga, pihaknya menganggap perlu untuk lebih serius dalam memperjuangkan Provinsi Cirebon ke depannya.

BACA JUGA: Profil dan Biodata Lengkap Nashrudin Azis, Walikota Cirebon yang Kini Gabung PDIP

“Kita tidak mengubah arah. Kita tidak akan terganggu oleh pihak-pihak yang tidak setuju,” tegas Adang, 27 September 2021 lalu.

“Karena perjuangan Provinsi Cirebon itu perjuangan rakyat. Bukan perjuangan para pejabat dan perjuangan politisi,” sambung Adang.

Dia menegaskan perjuangan perjalanan dan aspirasi ini terus mengalir.

“Buktinya sejak 2005 suara Provinsi Cirebon sudah muncul. Semangat itu tetap mengalir walaupun sudah ada yang wafat. Ini yang tetap kita lanjutkan,” kata Adang.

BACA JUGA: Minta Tambah Jadi 9 Tahun, Ratusan Kuwu Kabupaten Cirebon Gelar Aksi di Gedung DPR RI

Terkait dengan kepala daerah yang tidak setuju, Adang juga memaklumi. Hal itu lantaran selama ini bantuan dan kucuran dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang cukup besar.

“Misalnya Majalengka tahun 2020 saja mencapai angka Rp650 miliar, tahun 2021 mencapai Rp450 miliar,” beber Adang.

“Tapi paling tidak itu menjadi gambaran bahwa pemda di Wilayah III Cirebon dan umumnya Jawa Barat harus hati-hati merespons dinamika yang terjadi di masyarakat terkait keinginan masyarakat membuka DOB (daerah otonom baru),” tandasnya.

Komentar