CIREBON – Walaupun Walikota Cirebon sudah melayangkan surat penunjukan kepada Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP), namun armada bus rapid transit (BRT) masih berada di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub).
Penyerahan armada transportasi masal tersebut menunggu
kelengkapan administrasi yang sedang diurus. Misalnya, faktur dari diler yang
masih belum diserahkan ke Dishub Kota Cirebon melalui Kemenhub.
Sekretaris Dishub, Ujianto Utomo menjelaskan, dokumen
kendaraan hingga saat ini belum diterima dishub. Bahkan, faktur kendaraan belum
ada. Sehingga status bus masih milik Kementerian Perhubungan.
Baca Juga:Observasi WNI ABK Diamond Princes dan World Dream di Pulau Sebaru tapi Beda TitikAustralia Update Saran Perjalanan ke Luar Negeri, Termasuk Situasi Terkini Terkait Corona Virus di Indonesia
Sambil menunggu kesiapan PDP, dishub akan meminta kepada kemenhub untuk menyerahkan faktur kendaraan. Karena belum ada faktur maka dishub belum bisa memproses lebjh jauh.
“Sambil berproses saja, kita mengurus ke kementerian perhubungan. Nah PD Pembangunan menyiapkan operasionalnya,” kata Ujianto, kepada Radar Cirebon, Minggu (1/3).
PD Pembangunan menurut Ujianto, nantinya akan bekerjasama
dengan Organda dan pihak ketiga dalam pengelolaannya. Sementara posisi dishub
menjadi penyedia prasana penunjang, mempersiapkan rute, tarif yang berlaku dan konsep
oprasionalnya.
“Kita siapkan semua nanti. Besaran tarif sedang finalisasi,
nanti operatior ada, dan PD Pembangunan sedang memproses. Nanti akan ada
rekrutmen pengemudi dan petugas BRT,” tandasnya.
Terkait penyerahan BRT, Direktur Utama PDP, Dr R Pandji Amiarsa SH MH mengungkapkan, Armada bus tersebut semestinya nanti menjadi aset PDP. Hanya saja, dia enggan memaparkan tahapan mekanisme pelimpahan 10 unit BRT seharga Rp 400 jutaan per unit tersebut, karena bukan ranah perumda.
Namun, setelah pihaknya mendapatkan SK penugasan dari walikota terkait pengelolaan BRT, saat ini sedang menyiapkan berbagai hal. Di antaranya kajian operasional, kordinasi dengan Dishub dan Organda.
“Inginnya segera (mulai beroperasi). Persiapan ini untuk
memastikan skema operasi, dengan siapa kita bermitra agar penyelenggaraanya
kedepan profesional, sesuai dengan harapan pemerintah daerah,” katanya. (abd)