dengan PMK. Ini kan temporary,” ujar dia.
Dengan bantuan itu,
harapan menteri, tak ada ancaman PHK di industri pariwisata. “Makanya
pemerintah memberikan saluran keleluasaan untuk pembayaran pajak perhotelan dan
restoran, sehingga diharapkan dari situ ada cashflow tambahan untuk menahan PHK,”
tutur dia.
Sementara itu, Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusbandio mengatakan
pihaknya akan berkoordinasi dengan pemda terkait pembebasan pajak bagi hotel
dan restoran selama enam bulan. “Ya
nanti langsung diimplementasi. Kita juga berkoordinasi terus dengan pemerintah
daerah,” kata dia.
Sejauh ini, kata Wishnutama,
pemda sangat mendukung langkah pemerintah pusat untuk membebaskan pajak hotel
dan restoran. Untuk itu, dia yakin kebijakan ini dapat dijalankan. “Pemda
sangat supportif, sangat mendukung dengan adanya ini. Contohnya dengan Gubernur
Bali, Pak Koster. Saya mendiskusikan progresnya, ingin tahu,” ucap dia.
Baca Juga:Kebutuhan Dalam Negeri Meningkat, Ekspor Masker DihentikanPTMSI Kota Cirebon Gulirkan Liga Tenis Meja
Sekretaris Jenderal
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran sebelumnya
menuturkan sejak penyebaran virus corona di dunia, dan telah masuk ke Indonesia,
terjadi penurunan okupansi yang signifikan. “Dua hari ini sudah kelihatan.
Sudah babak belur,” kata Maulana ketika ditemui awak media dalam Rapat Kerja
Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (5/3).
Dia mengungkapan,
penurunan drastis sejak dua WNI yang dinyatakan positif virus mematikan ini.
Sampai saat ini, virus corona telah menewaskan lebih dari 3.200 dari seluruh
dunia. “Memang kalau di sektor pariwisata saat ini, kejadian begitu ada masuk
ke fase kedua, itu ada cancel, cancel,
cancel. Okupansi langsung drop semuanya. Karena kan ini masalah pasar domestik,” ungkap dia.
Dia mencatat, tingkat
okupansi hotel dalam serangan virus corona ini hanya mencapai 20 persen.
Sementara, normalnya pada low season
okupansi hotel mencapai 40 persen. “Corona ini cukup besar pengaruhnya, drop
drastis sampai ke level 20 persen (okupansi). Ini berdampak sampai ke luar Jawa,”
kata dia. (tim/din/fin/ful)