CIREBON – Di
tengah belum jelasnya rencana operasional
Bus Rapid Transit (BRT), pasalnya
ada wacana Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Trans Jabar. Armadanya
adalah 10 unit bus yang saat ini masih terparkir di kantor Dinas Perhubungan
(Dishub) Kota Cirebon.
Wakil Walikota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati mengungkapkan,
bila Trans Jabar dioperasikan rutenya mencakup Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon,
Indramayu dan Kuningan. Sementara pengelolanya adalah Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Dishub Provinsi Jawa Barat.
“Kalau BRT berubah jadi Trans Jabar, busnya bisa bertambah
dan UPT-nya langsung dari provinsi,” ujar Eti, kepada Radar Cirebon, di ruang kerjanya, Jumat (6/3).
Baca Juga:PDP Cari Partner untuk Operator BRTMasuk Sawah, Sopir: Pikiran Saya Seperti Kosong
Eti menyampaikan, Trans Jabar ini masih wacana dan masih
dalam kajian. Kendati demikian, dia
menyampaikan teruma kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan bus untuk
Kota Cirebon. Adapun terkait dengan BRT Trans Cirebon, pemerintah kota masih
mempersiapkan. Termasuk regulasi pendukungnya.
Sementara penunjukan Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP), sudah
tepat. Apalagi melibatkan pihak ketiga sebagai operator, juga Organda untuk
penyediaan sumber daya manusianya. “Memang PDP tidak bisa menjalankan sendiri.
Cuma untuk support pemerintah berapa
kita belum tahu detailnya,” tutur Eti.
Dia pun menyampaikan permohonan maaf karena BRT belum juga
bisa beroperasi, karena begitu banyak persiapan yang harus dilakukan. “Pihak
swasta juga pasti berhitung, mungkim komunikasi ini belum terkomunikasi dengan
baik, tentang berbagi kewajiban,” tuturnya.
Di lain pihak, Dishub Kota Cirebon telah memastikan kesiapan
sarana prasarana pendukung operasional BRT Trans Cirebon. Sedikitnya 8 halte
dan 16 rambu lalu lintas bakal dipasang begitu mendapatkan kepastian armada
transportasi masal itu mengaspal.
Kepala Bidang Multi Moda Transportasi Dishub,
Hendri Yohanes Napitupulu mengatakan, penentuan titik halte sudah
dilakukan. Termasuk mempertimbangkan masukan dari Perusahaan Daerah Pembangunan
(PDP) dan Organisasi Angkutan Darat (Organda). “Dishub tinggal menunggu aba-aba
walikota,” kata Hendri, belum lama ini.
Namun Hendri belum bisa membocorkan titik halte secara
gamblang, dengan alasan masih dalam tahap perencanaan dan perlu melakukan
penyesuaian dari masukan-masukan yang telah diterimanya. “Paling bergesernya