CIREBON –
Bupati Cirebon Drs H Imron MAg mengaku draf Perbup Pedoman Pengisian Honorer
dan Insentif Bagi Honorer, masih dalam pembahasan. Terutama soal jumlah honorarium
guru honorer. Pihaknya masih mengkaji dengan TAPD dan DPRD Kabupaten Cirebon,
karena menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
“Iya
drafnya sudah saya terima beberapa hari yang lalu,” ujarnya kepada Radar Cirebon, kemarin (8/3).
Imron
mengungkapkan, dalam draf tersebut guru honorer masih mendesak tentang honorarium
sesuai dengan UMK. Pada dasarnya, dirinya ingin sekali memberikan honor sesuai
UMK demi memajukan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Namun keinginan itu, harus
menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Baca Juga:Lahan Mangrove Sulit BerkembangAlhamdulillah, MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Dirinya
tidak ingin karena meningkatkan honor guru honorer untuk mencapai UMK, justru
mengorbankan program lainnya, terutama dalam penanganan kemiskinan. “Jadi
jangan sampai gaji sesuai UMK, tapi program lainnya terganggu, bahkan terhambat.
Itu kan tidak baik juga,” tuturnya.
Sedangkan
menurutnya, banyak program pembangunan yang harus dibiayai oleh APBD Kabupaten
Cirebon. “Kita kan banyak juga
program-program pembangunan, terutama pengentasan kemiskinan dan pembangunan
lainnya. Sehingga harus dibagi-bagi anggarannya,” ujarnya.
Oleh
karena itu, saat ini pihaknya akan melakukan pembahasan lebih dalam dengan TAPD
dan juga DPRD. “Makanya nanti kita akan bahas juga dengan DPRD dan tim anggaran
Pemerintah Kabupaten Cirebon. Ini baiknya bagaimana, sesuai dengan anggaran
yang ada,” ungkapnya.
Sebelumnya,
guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (FHPTK) Kabupaten Cirebon, menyerahkan draf Perbup Pedoman Pengisian
Honorer dan Insentif Bagi Honorer kepada Bupati Cirebon Drs H Imron MAg. Dalam
draf yang disusun oleh honorer bersama Dinas Pendidikan, tetap mencantumkan
honorarium guru honorer, sesuai UMK.
Ketua
FHPTK Kabupaten Cirebon, Soleh Abdul Gofur kepada Radar Cirebon mengatakan, pihaknya bersama Disdik telah
merampungkan draf Perbup yang merupakan kepanjangan dari Perda Lembaga
Kependidikan.
“Draf
sudah selesai kami susun bersama Disdik. Sudah kami serahkan kepada pak Bupati
untuk bisa ditindaklanjuti di Pemkab Cirebon,” tuturnya.
Dalam
draf tersebut, menurut Soleh, pihaknya tetap mencantumkan honorarium guru
honorer sesuai dengan UMK. Pihaknya menganggap tidak berlebihan jika tetap