CIREBON – Wacana beroperasinya
Trans Jawa Barat (Jabar) menggunakan bus rapid
transit (BRT), tampaknya belum diketahui oleh pemerintah daerah, bahkan
walikota mengetahui tentang Trans Jabar.
Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH menegaskan, pemkot
masih berupaya menuntasan persiapan beroperasinya BRT. Tentunya sesuai dengan
amanat yang telah diberikan ke perusahaan daerah. “BRT masih dalam track dan ditangani dan kerjasama antara
PD Pembangunan dan Organda. Organda saat ini sedang menyusun operasinalnya
seperti apa,” ujar Azis, kepada Radar
Cirebon, Selasa (10/3).
Surat yang ditandatangani dan menunjuk PD Pembangunan
sebagai perusahaan yang menangani operasioanl Bus BRT bekerjasama dengan
organda. Berbekal surat itu, PD Pembangunan bisa langsng segera menyusun master plan bisnis untuk BRT.
Baca Juga:Terapkan Sistem Gravel untuk DrainaseInformasi Simpang Siur Menimbulkan Kecemasan
Seperti diketahui, pemerintah kota hingga saat in tidak
menganggarkan untuk keperluan operasional BRT. Kalaupun adanya sifatnya sebagai
sarana prasarana penunjang.
Namun pernyataan Organda mengisyaratkan bahwa pemkot perlu
untuk mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan BRT. Bisa berupa subsidi tiket
atau tarif, atau dalam hal pemeliharaan kendaraan.
Sekertaris DPC Organda Cirebon, Karsono SH MH mengatakan,
rencana operasional BRT tinggal menunggu kesiapan anggaraan dari pemerintah.
Dari sisi teknis operasional telah disepakati bersama dengan
PDP dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon. Salah satunya terkait dengan
sosialisasi kepada para pelaku angkutan yang terdampak sudah disepakati menjadi
tanggung jawab Organda. Selain itu, terkait dengan rute, halte hingga besaran
biaya operasional kendaraan (BOK) sudah ditetapkan.
Pihaknya juga akan menyiapkan beberapa SDM yang akan
dipersiapkan untuk operasional BRT. Hal tersebut belum bisa dilakukan
karena belum adanya kucuran dana dari
pemerintah untuk mengopersionalkan BRT. “Teknis semuanya kita sudah bicarakan.
Tinggal masalah anggaran saja,” ungkap Karsono.
Menurutnya, operasional BRT sangat bergantung dengan
keberadaan anggaran. Jika anggaran sudah tersedia, maka operasional BRT pun
bisa segera dilakukan.
Sebelumnya, PDP dan Dishub telah menggandeng beberapa
perusahaan untuk menjadi investor. Namun dalam perjalanananya, calon investor
tersebut mengundurkan diri. (abd)