Selain
itu, tambah dia, barang milik daerah cukup banyak sehingga membutuhkan sebuah
sistem pengelolaan terpadu berbasis IT. “Kami belum menemukan dalam Raperda
ini, rencana Pemda mengadakan sistem pengelolaan barang daerah yang berbasis
IT,” pungkasnya. (sam)