Konsolidasi demokrasi membutuhkan intelektual organik. Mereka mendorong praktik demokrasi yang memungkinkan berkembangnya rakyat berdaulat, pemilih cerdas, kandidat berorientasi pada kepentingan pemilih, pilkada inklusif, pers independen, dan idealitas lainnya. Di ruang-ruang publik, mereka dengan lantang mengkritik praktik politik populisme, identitas, klientelistik (termasuk politik uang), bias-gender, dan pembiaran disabilitas (disability omission or careless). Mengapa demikian? Karena beragam jenis politik tersebut adalah ancaman nyata bagi demokrasi elektoral.
Intelektual organik juga harus bisa memersuasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Mereka mampu menggerakkan pemilih apatis atau mengubah minset pemilih abstain atau golput (the absentee voters). Misalnya pada Pilpres 2014 lalu, Frans Magnis Suseno pernah mengemukakan prinsip “minus malum” di mana pemilih dapat memilih yang paling sedikit keburukannya di antara pilihan yang buruk. Di akun Twitternya, Mafud MD (2018) juga pernah mengemukakan hal sama dengan kaidah ushul fiqh: Dar’ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih (menghindari kerusakan/kejahatan harus lebih diutamakan daripada meraih kebaikan).
Intelektual organik mampu memberikan diskurus demokrasi dengan baik dan benar kepada rakyat. Di tengah masih ada paham demokrasi sebagai “thogut”, intelektual organik mampu mentransformasikan mereka yang menganut paham tidak benar tersebut. Paham politik sesat tersebut harus diperangi. Karena hal tersebut bukan hanya persoalan penggunaan penggunaan hak pilik, tetapi bisa mengarah pada penolak sistem politik demokrasi di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
Baca Juga:Kinerja Jaksa Agung DikritikTiga Menteri Diserang Hoax Isu Positif Covid-19 Kembali Dibantah
Komitmen untuk memperbaiki demokrasi yang sedang mengalami resesi membuat intelektual organik berani untuk mengkritik kaum “oligark” (oligarch) yang terus ingin melanggengkan kekuasaannya di wilayah publik. Dengan kekayaan yang melimpah, kaum “oligark” biasanya mengendalikan lanskap kontestasi elektoral. Selain itu, intelektual organik juga dengan lantang menentang para demagog yang sering kali mengatasnamakan rakyat. Intelektual organik ingin menyelamatkan pemilih sebagai objek praktik politik demagogi.
Alasan intelektual organik melakukan semua hal tersebut di atas, karena mereka ingin mengembalikan Pilkada untuk rakyat (the elections for the people) dan Pilkada yang jurdil (fair play). Democracy is the only game in town. Itulah pribahasa yang ingin ditegakkan oleh para intelektual organik di tengah politik elektoral Pilkada langsung terdominasi oleh praktik konspirasi antara kandidat berideologi Machiavellianisme dengan kaum “oligark” dan politisi demagog demi meraih kemenangan elektoral.