KUNINGAN – DPRD Kabupaten
Kuningan telah menggelar sidang paripurna internal terkait pengesahan Panitia
Khusus (Pansus) Evaluasi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Jumat (13/3).
Namun langkah DPRD ini tidaklah berjalan mulus, karena tetap saja menuai protes
lantaran masih ada yang lebih layak dipansuskan ketimbang TNGC.
Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE yang
memimpin langsung jalannya paripurna internal tersebut mengatakan, paripurna
digelar dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dari tujuh fraksi di DPRD,
yakni PKS, Golkar, Demokrat, PKB, PAN, PPP dan PDIP. Sedangkan satu lagi, yakni
Fraksi Gerindra-Bintang tidak menyampaikan usulan, namun tetap memberikan
pandangan umumnya, meski kemudian melakukan aksi walk out (WO).
“Jumat kemarin rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Kuningan menyepakati pembentukan Pansus Evaluasi TNGC. Ketujuh fraksi
menyepakati secara bulat untuk melakukan evaluasi TNGC melalui pansus, kecuali
satu fraksi yaitu Fraksi Gerindra-Bintang yang menolak pembentukan pansus,”
kata Nuzul, kemarin (15/3).
Baca Juga:GP Ansor Tancap Gas Genjot KaderisasiSemarak Milad Ke-23 Fajar Toserba, Seribuan Peserta Ikuti Sepeda Santai
Sebagaimana pandangan yang disampaikan oleh
ketujuh fraksi, kata Nuzul, rata-rata menyatakan bahwa Balai Taman Nasional
Gunung Ciremai (BTNGC) yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih 16 tahun,
dianggap kurang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar Gunung Ciremai.
“Bahkan selama ini banyak petani
mengeluhkan sering terganggu oleh banyaknya binatang, seperti monyet yang turun
dari gunung ke lahan-lahan pertanian. Ketujuh fraksi sepakat untuk dibentuk
Pansus Evaluasi TNGC karena kurang memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar
Gunung Ciremai,” ujarnya.
Dijelaskan Zul, sapaan akrabnya, 16 tahun
yang lalu sebelum Gunung Ciremai dikelola oleh BTNGC, masyarakat masih bisa
manfaatkan lereng Gunung Ciremai sekaligus bisa turut menjaga ekosistim dan
pelesttian hutan.
“Sekarang jangankan memanfaatkan kawasan
tersebut, untuk masuk ke dalam hutan saja sekedar mengambil ranting, sering
sekali dikejar-kejar Polhut,” tutur Zul mengutip beberapa pandangan dari setiap
fraksi, seraya menyebut Pansus Evaluasi TNGC diketuai Dede Sembada.
Terpisah, aktivis Forum Tekkad, Sujarwo
alias Mang Ewo, kembali menyampaikan kritik pedasnya kepada DPRD Kuningan yang
telah membentuk Pansus Evaluasi TNGC. Menurutnya, sikap DPRD Kuningan terkait
isu perubahan status TNGC ke Taman Hutan Raya (Tahura) terkesan cukup reaktif.