JAKARTA – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Doni Monardo mengatakan bahwa pemerintah pusat sampai saat ini tidak memberlakukan lockdown alias karantina wilayah.
Doni mengatakan, pemerintah menilai karantina wilayah tidak efektif berkaca pada negara-negara lain.
“Berkaca pada sejumlah negara yang telah memutuskan lockdown atau karantina wilayah ternyata juga gagal, justru menimbulkan masalah baru. Terjadi penumpukan masyarakat dengan jumlah yang sangat besar sangat banyak,” kata Doni setelah menggelar rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo melalui telekonferensi, Senin (30/3).
Doni mengatakan, penyebaran virus menjadi semakin masif di suatu tempat apabila terjadi karantina wilayah. Oleh karena itu, kata Doni, pemerintah harus berhati-hati mengambil keputusan, dan harus mempertimbangkan banyak aspek.
“Tidak hanya menyangkut masalah kesehatan tapi banyak faktor. Oleh karenanya, saya berharap dan mengajak pada semua komponen bangsa apabila pemerintah nantinya memutuskan oleh presiden sebagai kepala negara, marilah patuhi kebijakan politik negara, jangan lagi ada pilihan lain dari kita,” kata Doni.
Doni juga mengingatkan kepada daerah bahwa karantina wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dia juga menyadari ada dua faktor yang harus dipenuhi pemerintah apabila menerapkan karantina wilayah.
Di antaranya adalah pemerintah wajib memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang dikarantina, dan kedua menanggung sejumlah biaya sesuai ketentuan yang berlaku. (tan/jpnn)
Lockdown Malah Undang Masalah Baru
