”Bapak Menteri Perhubungan ad interim Luhut Binsar Panjaitan sudah melapor, intinya Permenhub (peraturan Menteri Perhubungan) efektif berlaku sampai dengan program bantuan sosial itu terlaksana. Jadi, setelah program bantuan sosial berjalan, maka Permenhub akan menyesuaikan,” kata Doni Monardo di kantornya.
”Jadi kita tetap mengacu Permenkes mengenai physical distancing, dimana menjaga jarak menjadi hal prioritas walaupun aturan Permenhub ini ada protokol kesehatan, penyemprotan disinfektan dan menggunakan alat pelindung,” kata Doni.
Dua aturan tersebut terbit untuk mendukung PSBB, namun menyebabkan persoalan untuk ojek. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 9 tahun 2020 tentang PSBB disebutkan angkutan roda dua hanya boleh mengangkut barang.
Sedangkan Peraturan Menteri Perhubungan No PM 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona yang ditandatangani Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan tertanggal 9 April 2020 disebutkan kendaraan roda dua dapat mengangkut penumpang dalam kondisi tertentu.
”Dari beberapa laporan menteri, sekitar 1,65 juta warga negara kita yang mengalami PHK dan dirumahkan, sehingga segera dimulai distribusi bantuan sosial melalui program ‘social safety net agar masyarakat terdampak terutama di Jabodetabek bisa segera mendapatkan dukungan terutama bantuan sembako dari Kementerian Sosial,” jelasnya.
Doni Monardo juga menyinggung soal kapasitas tes Covid-19 dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk mengantisipasi puncak penyebaran lima sampai enam pekan ke depan. ”Menyangkut masalah PCR, sudah ada 18 unit alat tes PCR yang bisa melakukan 9.000 tes per hari, reagen juga kita upayakan maksimal karena puncak di negara kita Indonesia, kita prediksi 5-6 pekan yang akan datang,” kata Doni Monardo di kantornya di Jakarta, Senin.
Reagen merupakan zat atau senyawa yang digunakan ke sistem saat pengetesan yang menyebabkan reaksi kimia untuk melihat apakah terjadi reaksi. Selain itu, menurut Doni, Gugus Tugas juga sudah menerima sejumlah permintaan dari swasta yang bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan sudah mendapat dukungan dari Kementerian Kesehatan. ”Swasta ini untuk memanfaatkan salah satu pihak di Beijing Instutite yang akan ‘memback up’ peningkatan kapasitas PCR di negara kita,” ungkap Doni.
Presiden Akhirnya Tetapkan Corona sebagai Bencana Nasional
