JAKARTA – Para pejabat elit tak dapat THR (tunjangan hari raya) tahun ini. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, DPD, para kepala daerah, anggota DPRD, serta eselon I dan II.
Keputusan berat ini diambil setelah pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada posisi 2,3 persen dengan tekanan terbesar pada kuartal kedua.
“Sesuai instruksi Presiden bahwa THR untuk presiden, wapres, para menteri, anggota DPR, MPR, DPD, kepala daerah, anggota DPRD, eselon I dan II tidak dibayarkan THR-nya,” terang Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui video conference setelah mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor.
“Presiden mengatakan THR akan dibayarkan untuk seluruh ASN, TNI, Polri yang posisinya sampai dengan eselon III ke bawah. Jadi seluruh pelaksana dan eselon III ke bawah atau yang setera dengan eselon III mendapat THR dari gaji pokok dan tunjangan melekat, tidak dari tukinnya (tunjangan kinerja, red),” tambah Menkeu Sri Mulyani.
Selanjutnya, pensiunan juga mendapat THR. “Pensiunan juga tetap dapat THR sesuai THR tahun lalu, karena pensiun juga adalah kelompok rentan juga (terdampak Covid-19, red). Jadi THR dilakukan sesuai siklusnya. Sekarang dalam proses melakukan revisi Perpres,” ungkap Sri Mulyani.
Dia menambahkan, kondisi ini tertekan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 yang akan terkoreksi. Dalam skenario berat, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada posisi 2,3 persen dengan tekanan terbesar pada kuartal kedua.
“Kalau kita kondisi berat panjang, kemungkinan akan terjadi resesi di mana dua kuartal berturut-turut GDP (Gross Domestic Product) bisa negatif. Ini sedang kita upayakan untuk tidak terjadi. Memang sangat berat, namun ini kita menghadapi kondisi yang luar biasa dan kita coba atasi,” ungkapnya.
Dengan kondisi itu juga, jumlah penduduk miskin juga sangat mungkin akan bertambah. Dalam skenario berat penduduk miskin bisa bertambah 1,1 juta orang atau dalam skenario lebih berat Indonesia akan menghadapi kemungkinan tambahan penduduk miskin 3,78 juta orang.
Selanjutnya angka pengangguran yang selama ini sudah menurun, kemungkinan akan mengalami kenaikan. “Dalam skenario berat ada kemungkinan naik 2,9 juta orang pengangguran baru, sedangkan skenario lebih berat bisa sampai 5,2 juta orang pengangguran baru,” tambah Sri Mulyani.
Para Elit Tak Dapat THR
