JAKARTA– Anggota DPR RI Fadli Zon mengharapkan pemerintah tegas mengambil langkah-langkah strategis guna meredam penyebaran Covid-19. Salah satunya adalah soal mudik lebaran.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku heran lantaran hingga saat ini keputusan soal mudik lebaran oleh pemerintah pusat dinilai masih tarik ulur.
“Saya heran, kenapa sejauh ini Pemerintah masih tarik ulur isu mudik ini. Masyarakat dibuat bingung oleh berbagai pernyataan yang saling bertentangan soal mudik oleh pejabat-pejabat Pemerintah pusat,” ujar Fadli.
Lanjut dia, mudik memang telah menjadi tradisi turun-temurun di Indonesia. Tiap tahun, lebih dari 19 juta orang pulang kembali ke kampung halaman. Jumlah pemudik jauh lebih kolosal, dibanding peserta ibadah haji yang diikuti total 2,4 juta orang.
Masalahnya, otoritas keagamaan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, sudah melahirkan sejumlah fatwa tegas melarang atau membatasi ibadah-ibadah keagamaan yang diikuti jamaah dalam jumlah besar.
“Namun larangan serupa belum juga muncul terkait soal mudik. Pemerintah terkesan seperti enggan kehilangan muka dan popularitas jika mengambil keputusan tidak populer tersebut,” ujarnya.
Dia mengatakan, mudik bukanlah ibadah yang wajib dilakukan. Sehingga mudik bisa diatur dengan mudah. Sementara ibadah-ibadah keagamaan wajib saja sudah menyesuaikan diri dengan kondisi kedaruratan.
Dia menilai, mestinya soal mudik lebaran lebih mudah dibatasi dan dikontrol Pemerintah. “Syaratnya hanya butuh sikap tegas dari Pemerintah alias tidak mencla-mencle,” katanya.
“Status PSBB, baik di DKI maupun daerah lainnya, saya kira tak akan banyak artinya jika larangan mudik tak segera diumumkan Pemerintah.” Sambung dia.
Menurutnya, jika adanya larangan mudik dari pemerintah, maka pandemi ini dapat segera diatasi. “Mari bekerja sama, saling bahu-membahu untuk mengatasi krisis ini. Kepada Pemerintah, keputusan dan kebijakan harus tepat dan cepat,” tutup Fadli. (dal/fin)
Soal Mudik Lebaran, Pemerintah Harus Tegas
