JAKARTA – Liga Arab mengutuk proposal kontroversial Israel untuk mencaplok banyak kawasan Tepi Barat yang diduduki Palestina. Pihaknya menilai, bahwa langkah itu akan merupakan kejahatan perang baru terhadap Palestina.
Pernyataan itu muncul dalam komunike bersama yang dikeluarkan oleh para menteri luar negeri Arab pada Kamis setelah konferensi virtual yang dipimpin di ibu kota Mesir, Kairo.
“Pelaksanaan rencana untuk mencaplok bagian mana pun dari wilayah Palestina yang diduduki pada 1967, termasuk Lembah Yordan dan tanah tempat permukiman Israel berdiri merupakan kejahatan perang baru terhadap rakyat Palestina,” kata pernyataan itu, dirilis dari Al Jazeera, Sabtu (2/5).
Selain itu, Liga Arab juga mendesak Amerika Serikat untuk menarik dukungannya dalam memungkinkan rencana pemerintah pendudukan Israel.
Presiden AS Donald Trump pada Januari meluncurkan sebuah rencana kontroversial untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung beberapa dekade.
Kesepakatan pemerintah koalisi Israel yang dicapai antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan saingan utamanya Benny Gantz pekan lalu mencakup, kerangka kerja untuk menerapkan aneksasi yang diuraikan dalam rencana. Aneksasi seperti itu akan melanggar hukum internasional.
Selama pertemuan Liga Arab, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Malki mengatakan, aneksasi itu akan mengakhiri solusi dua negara.
“Langkah itu akan mengubah pertempuran dari perang politik menjadi perang agama tanpa akhir, yang tidak akan pernah membawa stabilitas, keamanan atau perdamaian ke wilayah kita,” kata ungkap Menlu Maliki.
Pekan lalu, utusan khusus PBB untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov mengatakan langkah seperti itu akan menjadi pukulan telak terhadap solusi dua negara yang didukung internasional untuk konflik Israel-Palestina.
Uni Eropa mengatakan, mencaplok wilayah Palestina akan menjadi bagian dari pelanggaran serius hukum internasional.
Pada Senin, AS mengatakan siap untuk mengakui pencaplokan Israel atas bagian-bagian penting dari Tepi Barat, tetapi juga meminta pemerintah persatuan yang baru untuk bernegosiasi dengan Palestina. (der/fin)