JAKARTA – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Netty Prasetiyani menagih janji Presiden Joko Widodo alias Jokowi menargetkan 10 ribu tes Covid-19 setiap hari.
“Tes Covid negara kita sangat rendah, bahkan jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga,” kata Netty dalam keterangannya, Sabtu (16/5).
Seperti diketahui, target 10 ribu tes per hari disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) Laporan Gugus Tugas Covid-19 yang disiarkan melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden 13 April 2020 lalu.
Sebulan lebih sudah target itu disampaikan oleh presiden, tetapi hingga kini jumlah 10 ribu tes per hari belum juga tercapai.
Menurut Netty seharusnya tes Covid-19 ini bisa segera dikebut, karena pemerintah sudah memiliki alat-alatnya.
“Bukankah pemerintah telah mendatangkan 400 ribu reagen dari luar negeri,” kata ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI itu.
Dia mengatakan dulu pemerintah beralasan ketidaktersediaan reagen adalah penyebab rendahnya pengetesan. “Sekarang kan sudah punya, lantas apa kendalanya?” tanya Netty.
Sebagaimana diketahui, reagen merupakan bahan kimia untuk memproses sampel sebelum masuk mesin real time polymerase reaction chain (RT-PCR).
Netty mengaku prihatin dengan kondisi ini, apalagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengklaim bahwa kurva corona di Indonesia mulai melambat.
“Rasio tes Covid-19 kita sangat rendah, padahal tes ini menjadi salah satu indikator dalam kurva epidemi terkait dengan kasus baru,” ujarnya.
“Para ahli juga mengatakan jumlah orang yang diperiksa akan menentukan seberapa besar derajat kepercayaan terhadap kurva epidemi tersebut,” tambahnya.
Netty menjelaskan rasio pemeriksaan di Indonesia adalah 0,4 orang per 1.000 penduduk. Sementara negara tetangga seperti Malaysia memiliki rasio 7 orang per 1.000 penduduk dan Vietnam tercatat 2,7 orang per 1.000 penduduk.
“Jadi sekarang kita harus menagih janji presiden yang katanya mau mengebut tes corona,” ujarnya.
Dia menambahkan tes harus dilakukan secara masif dan benar di tempat-tempat publik dan fasilitas layanan kesehatan.
Buat masyarakat mudah mengakses. Jangan sampai orang datang untuk melakukan tes, tetapi alat dan bahannya tidak ada.
Padahal mereka membutuhkan itu sebagai syarat melakukan perjalanan, misalnya. Makanya wajar saja kalau kemudian terjadi kasus jual beli surat keterangan bebas Covid-19 secara daring.
Menagih Janji Jokowi, Katanya Mau Tes Masal?
