Virus corona membuat pemerintah harus melakukan refocusing anggaran. Program pembangunan yang sudah disusun kini diubah total demi penanganan Covid-19. Tak terkecuali di Wilayah III Cirebon. Anggaran berlimpah sudah disiapkan. Dialokasikan untuk sektor kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial.
KONDISI ini juga terjadi di Pemkot Cirebon. Pemkot telah mengalokasikan anggaran melalui belanja tidak terduga (BTT) Covid-19 hingga Rp39,779 miliar. Dari alokasi itu, sejauh ini yang sudah terealisasi 65,89 persen atau Rp26.210.639.296.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon Drs H Agus Mulyadi MSi menjelaskan alokasi anggaran untuk penanganan Covid 19 sebesar Rp39,779 Miliar. Namun sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 belum semua terserap. Bahkan dari keseluruhan yang terserap baru 65,89 persen.
Besaran alokasi anggaran tersebut untuk 4 komponen:
- Penanganan kesehatan sebesar Rp25.258.734.045 dan baru terealisasi Rp13.259.431.796 atau 52,49 persen
- Penanganan dampak ekonomi alokasi Rp8.441.752.500, baru terealisasi Rp7.221.752.500 atau baru 85,55 persen
- Penyediaan jaring pengaman sosial alokasi Rp5.079.752.500 sudah terealisasi 100 persen. Dan instansi vertikal alokasi anggaran Rp1.000.000.000, terealisasi Rp650.000.000 atau baru 65 persen.
- Dengan demikian total yang sudah terserap Rp26.210.639.296 atau 65,89 persen.Data per tanggal 4 Juni 2020
Gus Mul menambahkan, realisasi masing-masing sektor berbeda-beda. Ada yang sudah 100 persen, ada yang baru setengahnya, ada juga yang belum terealisasi sama sekali. Ia mengatakan angka-angka realisasi itu akan terus bergerak.
Di Kota Cirebon, ada Panitia khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kota Cirebon. Pansus ini masih terus bekerja untuk memastikan peraturan berjalan sesuai ketentuan. Termasuk saat pemerintah menerapkan adaptasi kebiasaan baru (AKB) atau menuju hidup kembali normal di masa saat ini.
Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Cirebon dr Doddy Ariyanto mengatakan agenda dan kegiatan pansus menyesuaikan dengan segala ketentuan yang diterapkan pemkot. Refocusing anggaran masih terus dilakukan pengawasan agar tepat sasaran. “Data penerima bantuan sosial terus menjadi perhatian pansus ke depan. Kita memastikan agar data sesuai dan tersalurkan secara tepat sasaran,” ujar Doddy kepada Radar Cirebon, Minggu (7/6).
Anggota pansus, Hariyanto, mengatakan, aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masih akan terus dikawal. Mengingat, kecenderungan masyarakat untuk melanggar yang masih tinggi. Senada dengan dr Doddy, ia mengatakan pansus juga masih akan bertugas mengawasi anggaran atau bantuan yang disalurkan kepada warga terdampak Covid-19.