Pengecekan rapid test bisa dilakukan setiap hari dan hasilnya bisa dapat diketahui hari itu juga. Sementara untuk pengambilan swab test hanya dilakukan di hari kerja dengan biaya Rp1,6 juta. Dua hari setelah tes dilakukan, surat keterangan sudah jadi dan bisa digunakan untuk syarat perjalanan ke luar kota.
WARGA MISKIN GRATIS
Di tengah harga yang harus dibayar masyarakat bila hendak bepergian, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon sesungguhnya telah mengalokasikan 50 unit rapid test untuk 9 rumah sakit swasta di Kota Cirebon.
Test cepat diperuntukkan bagi warga miskin dengan fasilitas kesehatan kelas 3. Tidak ada biaya alias gratis.
Kepala Dinkes Kota Cirebon, dr Edy Sugiarto MKes menuturkan, mengenai besaran tarif pengecekan rapid test atau swab test di RS swasta memang tidak ada ketentuan yang mengatur. Namun rumah sakit berhak menentukan tarifnya sendiri, selagi masih dipatok secara proporsional dan wajar.
“Kita sudah serahkan 50 unit rapid test per masing-masing rumah sakit. Kalau habis dan ada laporanya, minta aja ke kita dan akan kita tambahkan, dengan catatan hanya untuk pasien kelas 3 atau bagi mereka yang tidak mampu yang membutuhkan. Seperti saat hendak operasi atau melahirkan. Kalau orang mampu jangan,” terangnya.
Refocusing Belanja Tidak Terduga (BTT) Dinkes Kota Cirebon baru terpakai 26 persen atau sekitar Rp3,9 miliar dari Rp15,8 miliar. Dinkes melakukan efisiensi anggaran untuk bisa bertempur dengan covid-19 hingga Desember.
Seperti diketahui, Kota Cirebon telah melakukan refocusing terhadap alokasi BTT untuk penanganan covid-19 menjadi Rp47 miliar. Dari angka itu, sebanyak Rp25 miliar atau 65 persen di antaranya dialokasikan untuk sektor kesehatan dan paling tinggi adalah dinas kesehatan sebesar Rp15.896.577.250
Edy mengatakan, saat ini Kota Cirebon telah melakukan rapid test kepada 4.726 orang dari target 7.500 yang akan digelar. Sementara untuk swab test telah dilakukan kepada 176 orang dari target 3.200 atau 1 persen dari populasi penduduk di Kota Cirebon. “Dari semua, 10 diantaranya terkonfirmasi positif,” ungkapnya.
Efisiensi dilakukan dengan memanfaatkan bantuan yang datang kepada dinkes. Seperti APD hingga uang tunai. “Kita masih ada saldo 74 persen di BKD dari total anggaran Rp15 miliar lebih itu. Kita efisiensi anggaran semaksimal mungkin untuk bisa menghadapi corona hingga Desember,” bebernya.