“Semua personelnya harus memiliki kesejahteraan yang bagus, tujuannya untuk mendukung kerja lapangan yang penuh tantangan. Wajar jika pemerintah punya perhatian khusus, termasuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik, apalagi kepada yang masih berstatus THL yang berjumlah sebanyak 141 personel,” tutur Tresna.
Ia mengaku kasihan terhadap para THL yang ditugaskan di lapangan tersebut, mengingat mereka harus bertugas dengan resiko berat tanpa jaminan kesehatan, sementara kesejahteraan pun minim. Waktu luang selepas kerja yang biasanya digunakan mencari sampingan, kini jadi tersita.
“Mereka pun tidak terdata sebagai penerima bantuan, karena terkendala seragam yang mereka pakai. Sangat ironis kalau mereka pada saat mereka mengamankan masyarakat, tapi keluarganya sendiri tidak aman,” tegasnya menyindir pemerintah daerah. (muh)