CIREBON – Pansus Covid-19 DPRD Kota Cirebon menyayangkan masih minimnya penyerapan anggaran belanja tidak terduga (BTT) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon. Dari alokasi yang totalnya Rp15,8 miliar, baru terserap Rp3,8 miliar atau 24,5 persen.
Wakil Ketua Pansus Covid-19, dr Doddy Aryanto meminta adanya optimalisasi. Dia menyayangkan penyerapan yang masih minim, juga kinerja yang kelihatannya kurang kompak antar dinkes dan RSD Gunung Jati.
Padahal, sejatinya dua lembaga yang berkaitan langsung dengan penanganan sektor kesehatan pada gugus tugas covid-19 kota Cirebon ini, mestinya punya kebijakan sinkron dan saling menopang.
Misalnya, untuk upaya skrining. Beberapa waktu lalu sempat terjadi tarik ulur terkait batasan-batasan pekerjaan kedua lembaga ini untuk melakukan swab. Kemudian sampai harus negosiasi untuk unit cost pelaksanaan tes swab dan pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR). “Contohnya kemarin, alatnya sudah siap, tenaganya sudah siap, tapi buat memulai swab masal saja, masih makan waktu untuk berdebat seolah-olah membahas telur dulu atau ayam dulu,” ungkapnya.
Dari segi perencanaan, pihaknya juga menyayangkan adanya plotting rencana penganggaran ruang isolasi di Gedung Pusdiklatpri dan Gedung Negara sebesar Rp7 miliar, yang akhirnya tidak jadi digunakan, dan lebih memilih Gedung Pusdiklat KB.
Tidak hanya itu, kegiatan sosialisasi mengenai protokol kesehatan dan metode pencegahan penanganan penyakit juga kurang masif. Dengan kondisi ini, dia memandang wajar ketika ada penolakan dari warga Pasar Jagasatru saat akan dilaksanakan rapid test masal. “Saya rasa kalau sosialisasi dan edukasi dilakukan secara masif, mungkin hal ini tidak akan terjadi,” ujar politisi PPP ini.
Pihaknya mendorong Pemkot Cirebon melakukan realokasi anggaran BTT. Hal ini dianggap perlu, daripada anggaran yang besar namun tidak digunakan secara maksimal. Padahal, BTT berasal dari realokasi program lain.
Kondisi sekarang ini, pemkot juga dituntut melakukan pemulihan dampak covid-19. Dan tentunya membutuhkan anggaran besar.
Di lain pihak, Kepala Dinkes Kota Cirebon, dr H Edy Sugiarto MKes menyebutkan pengelolaan anggaran kesehatan dalam penanganan covid-19, diefisiensi berdasarkan fluktuasi kebutuhan. Pihaknya menggunakan anggaran tidak dengan jor-joran. Mengingat pandemi covid-19 yang tidak bisa diprediksi kapan berakhir. “Misalnya gini, dinkes butuh baju hazmat 100 set. Pas kita mau beli ternyata ada yang memberi bantuan 100 set. Ya kita nggak jadi beli,” ungkapnya, belum lama ini.
BTT Covid-19 Minim Penyerapan
