Pada konteks sosial sebanyak 40 kabupaten dan kota memiliki indeks kerawanan tinggi dan 211 lainnya pada tingkat sedang. Sementara untuk dimensi politik sebanyak 50 kabupaten kota memiliki indeks kerawanan tinggi dan 211 lainnya pada kondisi sedang.
”Dimensi yang diukur adalah sosial yang mana ada gangguan bencana tetapi terkait bencana alam dan bencana sosial serta kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara. Konteks selanjutnya yakni pada dimensi politik, potensi kerawanannya pada keberpihakan penyelenggara pemilu rekrutmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN, dan penyalahgunaan anggaran,” urainya.
Ketua Bawaslu Abhan juga menegasakan dengan peluncuran data pemutakhiran indeks kerawanan pemilu (IKP) Pilkada 2020 menjadi sinyal semua pihak mampu meminimalisir potensi kerawanan tersebut. Terlebih ini merupakan hasil penelitian yang sudah digelar oleh Bawaslu.
“Mengenai indeks kerawanan pilkada ini mudah-mudahan data kami ini memang valid karena bukan sampel tapi laporan dari seluruh Bawaslu daerah dan diharapkan menjadi bagian deteksi dini. Dan pada akhirnya pilkada ini bisa berjalan dengan baik dan sukses sesuai dengan yang kita harapkan,” terangnya. (fin/ful)SAMBUTAN: Mendagri Tito Karnavian dalam acara launching Pengawasan dan Pemutakhiran Indeks Kerawanan Pilkada Tahun 2020 di Gedung Bawaslu RI Jakarta, Selasa (23/6). Foto: FIN
Potensi Kerawanan Pilkada Dibedah
