”Pembatasan visa AS akan berlaku untuk pejabat aktif dan mantan petinggi Partai Komunis China yang diyakini bertanggung jawab, atau terlibat, melemahkan otonomi tingkat tinggi di Hongkong,” kata Pompeo tanpa menyebutkan nama.
Presiden AS Donald Trump pada bulan lalu mengatakan, ia akan menghilangkan perlakuan khusus terhadap Hongkong yang memungkinkan kota itu menjadi salah satu pusat keuangan dunia, sejak Inggris menyerahkan wilayah itu ke China pada 1997. Langkah itu merupakan respon Trump terhadap pengesahan UU Keamanan Nasional di Hongkong.
Pengumuman Pompeo itu menunjukkan langkah konkret AS menanggapi kebijakan China. Namun, Bonnie Glaser, seorang pengamat Asia untuk lembaga think tank, Center for Strategic and International Studies (CSIC) Washington mengatakan, pembatasan visa hanya langkah simbolik AS dan tidak ada nama-nama khusus yang disebutkan membuat keputusan itu kurang berdampak.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, pembatasan itu berlaku untuk keluarga mereka yang masuk dalam daftar. Seorang kolumnis di Bloomberg mengutip keterangan seorang pejabat yang mengatakan, jumlah petinggi partai dan pejabat China yang kena pembatasan tidak lebih dari 10 orang.
Sementara itu, juru bicara Kedutaan Besar China di AS, Fang Hong, mengatakan pihaknya menentang keputusan AS yang keliru. Ia menambahkan, UU itu hanya menargetkan sekelompok orang yang diyakini membahayakan keamanan nasional. ”Kami mendorong AS untuk mengoreksi kesalahannya, mencabut keputusan itu, dan berhenti ikut campur dalam urusan dalam negeri China,” imbuhnya. (reu/blo/fin/ful)
Hongkong Kembali Bergejolak
