Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah kepada para menterinya. Kepala negara mengancam membubarkan lembaga dan mengganti (reshuffle) menteri yang dianggap gagal. Kementerian/lembaga dinilai masih bekerja normal dalam situasi krisis akibat pandemi Covid-19. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial menjadi sorotan.
KEMARAHAN Jokowi tersebut dikemukakan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Kamis (18/6). Pernyatan tersebut diunggah melalui sebuah video yang dipublikasikan oleh Sekretariat Kepresidenan, Minggu (28/6).
Saat menyampaikan arahannya, Jokowi terlihat sangat jengkel. Sebab, masih ada sejumlah menteri yang bekerja secara biasa-biasa saja dalam situasi seperti saat ini. Padahal, Jokowi menginginkan para menteri bekerja extraordinary. “Saya lihat, masih banyak yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana ini krisis,” ucap Jokowi seperti dikutip dari unggahan Sekretariat Kepresidenan, Senin (29/6).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu geram karena jajarannya tidak sigap dalam menghadapi situasi krisis. Bahkan, Jokowi blak-blakan menyebut kinerja para pembantunya tidak ada kemajuan yang signifikan. ”Jangan biasa-biasa saja. Jangan linear. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali,” katanya dengan nada tinggi.
Jokowi bahkan menyinggung langsung kinerja sejumlah kementerian terkait berbagai kebijakan untuk menangani Covid-19. Mulai dari kebijakan bansos, pemberian insentif, hingga kinerja Kementerian Kesehatan akibat penggunaan anggaran yang tak maksimal. Dari anggaran Rp75 triliun, Kementerian Kesehatan baru menggunakan 1,53 persen.
Mantan Walikota Solo ini memerintahkan Menkes Terawan Agus Putranto agar anggaran kesehatan segera dikeluarkan dengan penggunaan tepat sasaran. Seperti membayar tunjangan dokter, dokter spesialis, dan tenaga medis lainnya. “Tindakan-tindakan kita, keputusan kita, kebijakan kita, suasananya harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini. Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini harus extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya. Nggak ada progres yang signifikan, nggak ada,” tegasnya.
Jokowi kemudian melontarkan ancaman reshuffle kepada menteri yang dianggap masih bekerja begitu-begitu saja dalam situasi krisis. “Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Saya membuka yang namanya langkah politik, langkah pemerintah, akan saya buka. Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Saya sudah kepikiran ke mana-mana ini. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan,” paparnya.