“Ini menjadi evaluasi anggota dewan, agar berpikir kritis untuk memisahkan kepentingan lembaga pendidikan keagamaan, terkait IMB dengan lembaga atau perusahaan-perusahaan komersial,” kata dia.
PCNU mendorong dan sangat mendukungnya, ketika muncul iktikad dari Fraksi Nasdem, manakala ingin melakukan perubahan Perda nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi yang salah satunya berkaitan dengan IMB. “Catatannya, agar bagaimana pengurusan IMB pesantren dipermudah, simple. Ini gagasan yang harus kita apresiasi,” katanya.
PCNU pun bersedia terlibat dalam proses legal drafting, agar dalam penyusunannya nanti, tidak mnimbulkan kesulitan saat memproses IMB. Selain itu, kiai dan pesantren pun sepakat, akan memenuhi aturan Pemda, jika memang diharuskan.
“Dengan catatan itu tadi, Perda ini bisa memilah secara jernih mana sosial, masyarakat dan kepentingan industri,” pungkasnya. (sam)
Clear, Hermanto Tabayun ke PCNU
