Di Indramayu, kasus positif covid-19 masih belum reda. Bahkan hingga Minggu (19/7), jumlah pasien positif sudah mencapai angka 44 orang. Dari jumlah tersebut 35 pasien sembuh, 4 pasien meninggal, dan 5 pasien dalam perawatan. Meski demikian, tingkat kesembuhan pasien ternyata meningkat.
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Indramayu, dr Deden Boni Koswara menjelaskan, untuk kluster penyebaran covid-19 di Kabupaten Indramayu, sejauh ini baru ditemukan dua yaitu kluster Karangampel dan kluster Tukdana.
Untuk Kabupaten Indramayu, swab test telah dilakukan terhadap 2.734 orang. Baik melalui swab masal maupun mandiri. Hasilnya, ternyata hanya 44 orang yang positif pada tes swab pertama. Bahkan pada tes swab kedua hanya 7 pasien positif.
GENCAR SWAB TEST
Melonjak kasus positif covid-19, membuat Dinkes Kabupaten Cirebon makin gencar melakukan swab dan rapid test. Kadinkes Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeini mengatakan, Pemkab Cirebon sudah melakukan 4.912 swab test dengan metode RT-PCR. Dan untuk jumlah penggunaan rapid test di Kabupaten Cirebon sebanyak 2.389.
Pemkab Cirebon sedang mengupayakan agar dalam beberapa waktu ke depan, jumlah warga yang swab test berjumlah sekitar 22.000 orang atau satu persen dari jumlah populasi warga Kabupaten Cirebon. Sesuai dengan saran dari Pemprov Jabar.
“Target kita 1 persen dari populasi atau sekitar 22 ribu yang swab test. Saat ini, baru sekitar 4.912, masih kurang sekitar 17 ribu lebih lagi. Untuk memenuhi target ini, selain mengandalkan APBD, kita juga meminta bantuan dari Pemprov Jabar untuk pengadaan reagen dan VTM-nya,” jelasnya.
Sesuai data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, untuk penanganan Kesehatan dianggarkan sebanyak Rp87,3 miliar. Saat ini, baru terealisasi Rp17,5 miliar yang artinya baru sekitar 20,11 persen. Untuk penanganan kesehatan sendiri di dalamnya terdapat beberapa lembaga, di antaranya Dinkes, RSUD Waled, RSUD Arjawinangun dan BPBD Kabupaten Cirebon.
Untuk penanganan dampak ekonomi dianggarkan Rp7,3 miliar dan sudah digunakan sebanyak Rp2,3 miliar. Serapan paling besar ada di bidang jaring pengaman sosial yang dianggarkan Rp48,2 miliar dengan serapan hampir 61 persen, atau sebanyak Rp29,5 miliar. Angka realisasi jaring pengaman sosial sendiri, saat ini lebih besar ketimbang realisasi penanganan kesehatan.