CIREBON – Sedikitnya terdapat delapan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang akan diikutkan dalam uji kompetensi. Nama-nama mereka sudah dikirimkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Bila sudah dapat izin, walikota akan melaksanakan assessment. Kemudian dilanjutkan dengan proses open bidding untuk jabatan yang tidak terisi lewat rotasi.
Informasi yang dihimpun Radar Cirebon, calon peserta assessment adalah Yati Rohayati Kepala DPPKP, Maharani Dewi Kepala DPKUKM, Sutisna Asda Pemerintahan, Yoyon Indrayana Kepala Dishub, Iing Daiman Kepala DSP3A, Edy Sugiarto Kepala Dinkes, Jaja Sulaeman Kepala Dispusip, dan R Henda Staf Ahli.
Uji Kompetensi pejabat eselon II tersebut masih menunggu izin dari KASN. Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya walikota akan melayangkan surat untuk pelaksanaan open bidding.
Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH mengaku sudah mengirimkan nama-nama eselon II. “Ada 8 nama hampir semua di tempat bergengsi , tapi belum bisa saya sebutkan,” kata Azis, Minggu (2/8).
Disebutkan dia, delapan nama tersebut adalah mereka yang belum mengikuti uji kompetensi. Sedangkan pejabat eselon II yang sudah ikut uji kompetensi tidak perlu lagi mengikuti proses serupa.
Dari uji kompetensi tersebut, hasilnya akan berupa rekomendasi-rekomendasi. Kemudian akan digunakan sebagai landasan menyusun formasi eselon II. Sehingga ada dasar untuk menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuannya. “Nanti kelihatan siapa ke mana dari hasil hasil uji kompetensi itu,” tuturnya.
Sementara itu, jajaran eselon II yang sebelumnya sudah mengikuti uji kompetensi di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) adalah M Arif Kurniawan, Agus Sukmanjaya, Abidin Aslich, Sumantho, dan RM Abdullah Syukur.
Arif Kurniawan saat ini menempati pos baru sebagai kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Agus Sukmanjaya menjadi Sekretaris DPRD, Abidin Aslich dilantik kembali sebagai staf ahli walikota. Kemudian Sumantho dan Abdullah Syukur tetap menduduki jabatannya masing-masing.
Saat ini, terdapat beberapa posisi kosong di jabatan strategis Pemerintah Kota Cirebon yakni, kepala Dinas Tenaga Kerja, kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).